DPR Minta Pengumuman Seleksi Guru Honorer Ditunda Karena Bermasalah

Merdeka.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta seleksi pengumuman seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sejuta guru honorer ditunda. Sebabnya, muncul berbagai masalah. Huda meminta ditunda untuk memastikan adanya penambahan afirmasi bagi guru honorer senior.

"Kami meminta agar rencana pengumuman hasil seleksi PPPK untuk Guru Honorer tahap I hari Jumat (24/9) besok baiknya ditunda hingga adanya kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya," ujar Huda saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di DPR RI, Kamis (23/9).

Seleksi PPPK tahap I untuk sejuta guru honorer diprotes mayoritas guru. Sebabnya kata Huda, terjadi kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksana pusat.

"Kondisi ini berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten," ujarnya.

Huda mengatakan, masalah kedua tidak selarasnya kisi-kisi Kemendikbudristek untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi yang diujikan. Akibatnya persiapan teknis guru honorer peserta seleksi jadi tak banyak berarti.

"Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek untuk bahan Latihan bagi para guru sebelum ikut seleksi sangat jauh melenceng dari materi soal yang diujikan ke peserta PPPK. Akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi itu mubazir saja," ujar politikus PKB ini.

Belum lagi rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlah 100 soal dalam durasi 120 menit jauh dari proporsional. Terutama soal dengan pendekatan HOTS (high order thinking skills), yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran. Hal ini menyulitkan peserta dengan usia tertentu.

"Model soal seperti ini belum familiar bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu, sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan," katanya.

Huda menegaskan berbagai kesulitan tersebut menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I. Akibatnya mereka pesimistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK.

"Kami berharap kesulitan-kesulitan ini dicarikan solusinya lebih dulu oleh Kemendikbud Ristek dengan pihak terkait. Pastikan dulu tawaran solusi untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK ini. Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I ini," tegasnya.

Huda mengingatkan jika seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer ini merupakan tindakan afirmatif (affirmative action) yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di tanah air. Prinsip ini harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer.

"Kami tidak akan lelah untuk terus menyuarakan dan melakukan pendampingan bagi para guru honorer untuk mendapatkan perlakukan layak dari negara," pungkasnya.