DPR Minta Sindikat Perdagangan Orang Melibatkan Oknum Pemerintah-Aparat Diusut Tuntas
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta sindikat dan jaringan perdagangan orang dibongkar tuntas. Hal itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat hingga pihak swasta.
"Apalagi jaringan tersebut kata pak Mahfud melibatkan aparat pemerintah dan pihak swasta. Ini tentu akan sangat berbahaya," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Jumat (7/4).
Dia mengatakan, Komisi IX DPR sudah mendengar desas-desus jaringan perdagangan orang melibatkan oknum pemerintah dan aparat. Sehingga, dengan adanya pernyataan Mahfud MD menjadi celah untuk membongkar jaringan tersebut.
-
Siapa yang terlibat dalam sindikat TPPO? Berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar diduga berkomplot dengan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara, seperti aparat penegak hukum atau APH.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Siapa dalang penyelundupan? Di balik kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Barat pertengahan Maret 2024 lalu ternyata didalangi oleh warga lokal.
-
Apa yang dipalsukan oleh sindikat? 'Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan empat tersangka yakni YY (44), HG (46), PAW (38), dan IM (31). Untuk tersangka IM (31) saat ini masih dalam pencarian kita dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang,' kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Samian dalam keterangannya, Rabu (20/12).Samian mengatakan, kasus ini terungkap dari informasi dari Divisi Propam Mabes Polri yang menindak terkait hal tersebut, kemudian dikembangkan ke pihak lainnya. Menurut pengakuannya, para tersangka telah 18 kali membuat dan menjanjikan membuat STNK khusus atau pelat nomor rahasia yang ternyata palsu.'
"Ini pernyataan pak Mahfud. Bukan orang sembarangan. Selama ini, kita hanya mendengar desas-desus. Nah, kalau pak Mahfud yang bicara, isinya tentu dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.
"Mestinya, sindikat perdagangan orang tersebut akan mudah ditangkap. Sebab, pemerintah sudah tahu para pemainnya. Dan desas-desus itu sudah lama beredar. Tetapi, kenapa sampai sekarang belum bisa dibongkar?" sambung Ketua Fraksi PAN DPR itu.
Lebih lanjut, dia berharap kewenangan dan otoritas yang dimiliki Mahfud MD, bisa ditindak dengan sangat cepat. Dan dia meyakini semua pihak akan mendukung.
"Pak Mahfud bicara di seminar yang diselenggarakan BP2MI. Itu formal dan resmi. Bergerak dari narasi yang disampaikan itu, mesti ada aksi. Aparat penegak hukum dan pihak terkait bisa dikerahkan semua. Dan itu ada di bawah koordinasi pak Mahfud sebagai Menko Polhukam," imbuh dia.
Mahfud MD Ungkap Modus Perdagangan Orang Melibatkan Oknum Aparat dan Pemerintah
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau, terkoordinasi dengan baik. Dia menyebut sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat hingga pihak swasta.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi keynote speech pada seminar yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, dalam kunjungan kerja pada Kamis (6/4).
"Sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam bukan orang biasa karena terkoordinasi dengan baik dan melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta," kata Mahfud melalui keterangan resmi, Jumat (7/4).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena
Baca SelengkapnyaTegasnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit anak buahnya yang terlibat kasus jual beli organ ginjal. Reporter: Bachtiarudin Alam
Baca SelengkapnyaPolisi butuh waktu untuk memilah korban dari masing-masing pelaku karena banyaknya barang bukti
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan, pemerintah sudah mempunyai Undang-undang untuk mengatur tindakan perdagangan orang.
Baca SelengkapnyaHasbiallah menyinggung Jenderal Fadil Imran yang sukses memerangi narkoba saat menjadi Kapolda Metro Jaya.
Baca Selengkapnyanama-nama yang dikirimkan Satgas judi online atas permintaan dari kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaPernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.
Baca SelengkapnyaSahroni mengatakan polisi harus membongkar hingga tuntas jaringan judi daring yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Baca SelengkapnyaPolri meringkus 927 tersangka dari 772 laporan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaPemberantasan judi online jangan hanya menyentuh pemain, tapi juga bandar
Baca SelengkapnyaKasus itu dibongkar polisi selama periode 5 Juni-20 Juli 2023.
Baca Selengkapnya