DPR bakal panggil Jokowi terkait kisruh ITC Mangga Dua
Merdeka.com - Ketua DPR RI, Marzuki Alie, berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selaku pembina pengelola dan penghuni rumah susun di DKI Jakarta guna meminta informasi terkait kisruh pengelolaan pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua, Jakarta Pusat. Hal tersebut karena adanya sengketa antara warga, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), dan pengelola dalam pengelolaan ITC Mangga Dua.
"Semua pihak terkait masalah kisruh penghuni rusun akan dipanggil oleh Dewan sehingga diperoleh informasi yang jelas. Kami juga akan memanggil gubernur selaku pembina untuk menyelesaikan masalah internal penghuni rusun di DKI. Kita akan cari solusi," kata Marzuki di Jakarta, Senin (17/2) malam.
Menurut Marzuki, penyelesaian sengketa di ITC Mangga Dua harus berpegang pada undang-undang telah ditetapkan. Dia umbar janji DPR tidak akan berpihak pada siapapun dalam kasus itu.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
"Kami tidak memihak siapa-siapa, tapi pada hakikatnya kebenaran harus dikembalikan kepada peraturan," ujar Marzuki.
Sementara itu, Kapolresta Jakarta Utara, M. Iqbal, mengatakan pihaknya sudah berusaha menengahi para pihak bersengketa di ITC Mangga Dua. Tetapi, lanjut dia, mediasi itu belum berhasil.
"Kami juga telah menerima beberapa pengaduan dari penghuni terkait dugaan penipuan ketua dan sekretaris PPRS 1A ITC Mangga Dua. Satu perkara pengaduan sudah tahap P21 karena bukti yang diperoleh penyidik telah lengkap. Sisanya, masih diselesaikan penyelidikannya," kata Iqbal.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaPuan berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKabar pertemuan itu pertama kali diungkap politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku Puan meminta pendapatnya soal peta perpolitikan terkini jelang Pemilu.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaDia menyebut komunikasinya dengan Jokowi tidak terpengaruh dengan ‘huru-hara’ politik yang tengah terjadi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mempersilakan jika ada yang mengajukan hak angket tersebut.
Baca SelengkapnyaAgung Baskoro menilai pertemuan Prabowo dan Megawati ini seperti pedang bermata dua.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca Selengkapnya