DPR Nilai Informasi Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Corona Belum Maksimal
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengaku memantau situs-situs Kementerian yang menjadi mitra Komisi hukum DPR saat pemerintah mengimbau publik untuk beraktivitas di rumah. Dia menilai pemerintah ternyata belum siap untuk menjalankan langkah tersebut.
Sebab, menurutnya, Kementerian belum menyajikan informasi pelayanan publik yang baik di tengah darurat corona.
"Kita bisa check bersama misalnya website Imigrasi sebagai garda depan gerbang keluar masuk Indonesia sama sekali belum memuat prosedur pelayanan keimigrasian pada masa darurat virus corona. Begitupun dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BNN, BNPT, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, KPK, LPSK dan PPATK," kata Masinton dalam keterangannya, Jumat (20/3).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Di mana warga negara tidak terkoneksi internet? Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet.
-
Dimana pusat karantina haji pertama di Indonesia? Pusat Karantina Haji Pertama Mengutip situs Kemenag RI, pusat karantina haji pertama di Indonesia ada dua, yakni di Pulau Rubiah, Provinsi Aceh, dan di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
-
Bagaimana cara membuka website? Untuk melihat website membutuhkan browser (misalnya, Internet Explorer , Edge , Safari , Firefox , atau Chrome ). Misalnya, Anda membaca halaman web ini menggunakan browser. Setelah berada di browser, Anda dapat membuka situs web dengan memasukkan URL di bilah alamat.
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
Masinton mengatakan, hanya ada berita kecil dan tidak begitu informatif yang disajikan dalam situs pemerintah. Menurut dia, sedianya kementerian dan aparat penegak hukum menyiapkan sarana dan prasarana yang mudah diakses publik seperti situs.
"Sehingga masyarakat yang bekerja dari rumah dan saat berurusan dengan instansi tersebut dapat terlayani dengan baik," kata legislator asal PDIP ini.
Masinton mengatakan, berulang kali menyampaikan pentingnya manajemen bencana kepada kementerian. Sehingga situasi bencana seperti ini, kementerian sudah menyiapkan solusi.
"Ketidaksiapan masing-masing kementerian dan lembaga sangat kontraproduktif dengan himbauan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa aktivitas pelayanan publik jangan sampai terhenti," kata dia.
Masinton meminta mitra kerja Komisi III dalam dua hari memperbaiki sistem informasi publik di situs masing-masih lembaga. Agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
"Pemerintah sudah menyampaikan bahwa masa darurat penyebaran virus corona berlangsung hingga 90 hari ke depan. Maka, setiap kementerian dan lembaga negara yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan wajib membuat Road map atau panduan pelayanan masyarakat dalam masa darurat penyebaran virus corona," kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Imigrasi Pernah Minta Kominfo Back Up Data PDN tapi Tak Direspons
Baca SelengkapnyaAdanya gangguan ini berdampak terhadap layanan publik, salah satunya imigrasi.
Baca SelengkapnyaDitjen Imigrasi memastikan seluruh layanan terkait keimigrasian telah pulih 100 persen.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan update terbaru kondisi Pusat Data Nasional Sementara yang mengalami down.
Baca SelengkapnyaMenurut Hadi, penyelidikan perlu dilakukan agar mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaPusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami down.
Baca SelengkapnyaPolri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.
Baca SelengkapnyaSilmy mengatakan, kebocoran data paspor tersebut sebetulnya terjadi pada Januari 2022.
Baca SelengkapnyaLayanan imigrasi di Bandara Soekarno Hatta terganggu. Pihak Imigrasi menyatakan gangguan terjadi pada server Pusat Data Nasional Kominfo.
Baca SelengkapnyaJika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situsĀ ppln.co.id.
Baca SelengkapnyaHal ini dibuktikan dari sistem yang sudah lancar di layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta.
Baca SelengkapnyaPihak DPR sedang melakukan perbaikan agar website DPR bisa kembali diakses.
Baca Selengkapnya