Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Nilai Informasi Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Corona Belum Maksimal

DPR Nilai Informasi Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Corona Belum Maksimal Masinton Pasaribu. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengaku memantau situs-situs Kementerian yang menjadi mitra Komisi hukum DPR saat pemerintah mengimbau publik untuk beraktivitas di rumah. Dia menilai pemerintah ternyata belum siap untuk menjalankan langkah tersebut.

Sebab, menurutnya, Kementerian belum menyajikan informasi pelayanan publik yang baik di tengah darurat corona.

"Kita bisa check bersama misalnya website Imigrasi sebagai garda depan gerbang keluar masuk Indonesia sama sekali belum memuat prosedur pelayanan keimigrasian pada masa darurat virus corona. Begitupun dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BNN, BNPT, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, KPK, LPSK dan PPATK," kata Masinton dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Masinton mengatakan, hanya ada berita kecil dan tidak begitu informatif yang disajikan dalam situs pemerintah. Menurut dia, sedianya kementerian dan aparat penegak hukum menyiapkan sarana dan prasarana yang mudah diakses publik seperti situs.

"Sehingga masyarakat yang bekerja dari rumah dan saat berurusan dengan instansi tersebut dapat terlayani dengan baik," kata legislator asal PDIP ini.

Masinton mengatakan, berulang kali menyampaikan pentingnya manajemen bencana kepada kementerian. Sehingga situasi bencana seperti ini, kementerian sudah menyiapkan solusi.

"Ketidaksiapan masing-masing kementerian dan lembaga sangat kontraproduktif dengan himbauan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa aktivitas pelayanan publik jangan sampai terhenti," kata dia.

Masinton meminta mitra kerja Komisi III dalam dua hari memperbaiki sistem informasi publik di situs masing-masih lembaga. Agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

"Pemerintah sudah menyampaikan bahwa masa darurat penyebaran virus corona berlangsung hingga 90 hari ke depan. Maka, setiap kementerian dan lembaga negara yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan wajib membuat Road map atau panduan pelayanan masyarakat dalam masa darurat penyebaran virus corona," kata dia.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Imigrasi Pernah Minta Kominfo Back Up Data PDN tapi Tak Direspons
Imigrasi Pernah Minta Kominfo Back Up Data PDN tapi Tak Direspons

Imigrasi Pernah Minta Kominfo Back Up Data PDN tapi Tak Direspons

Baca Selengkapnya
Menkominfo Akui Ada Gangguan Pusat Data Nasional yang Sebabkan Layanan Imigrasi Terganggu
Menkominfo Akui Ada Gangguan Pusat Data Nasional yang Sebabkan Layanan Imigrasi Terganggu

Adanya gangguan ini berdampak terhadap layanan publik, salah satunya imigrasi.

Baca Selengkapnya
PDN Diretas, Ditjen Imigrasi: Layanan Visa Online, Izin Tinggal dan Paspor Sudah Pulih 100%
PDN Diretas, Ditjen Imigrasi: Layanan Visa Online, Izin Tinggal dan Paspor Sudah Pulih 100%

Ditjen Imigrasi memastikan seluruh layanan terkait keimigrasian telah pulih 100 persen.

Baca Selengkapnya
Setelah 2 Hari Server PDN Kominfo Down, Begini Kondisinya Sekarang
Setelah 2 Hari Server PDN Kominfo Down, Begini Kondisinya Sekarang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan update terbaru kondisi Pusat Data Nasional Sementara yang mengalami down.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam soal Server PDN Down: Masih Terus Diperbaiki
Menko Polhukam soal Server PDN Down: Masih Terus Diperbaiki

Menurut Hadi, penyelidikan perlu dilakukan agar mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Layanan Publik Terganggu Gara-gara Server Kominfo Down, Kena Serangan Siber?
Layanan Publik Terganggu Gara-gara Server Kominfo Down, Kena Serangan Siber?

Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami down.

Baca Selengkapnya
Usut Penyebab Server PDN Kementerian Kominfo Lumpuh, Polri Gandeng BSSN
Usut Penyebab Server PDN Kementerian Kominfo Lumpuh, Polri Gandeng BSSN

Polri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.

Baca Selengkapnya
Dirjen Imigrasi Akui Ada Jutaan Data Paspor Bocor
Dirjen Imigrasi Akui Ada Jutaan Data Paspor Bocor

Silmy mengatakan, kebocoran data paspor tersebut sebetulnya terjadi pada Januari 2022.

Baca Selengkapnya
Antrean Penumpang Internasional Mengular di Bandara Soekarno-Hatta, Ini Penjelasan Imigrasi
Antrean Penumpang Internasional Mengular di Bandara Soekarno-Hatta, Ini Penjelasan Imigrasi

Layanan imigrasi di Bandara Soekarno Hatta terganggu. Pihak Imigrasi menyatakan gangguan terjadi pada server Pusat Data Nasional Kominfo.

Baca Selengkapnya
PPLN Kuala Lumpur Buka Suara soal Dugaan WNI Dipersulit Daftar DPT
PPLN Kuala Lumpur Buka Suara soal Dugaan WNI Dipersulit Daftar DPT

Jika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situsĀ ppln.co.id.

Baca Selengkapnya
Budi Arie Pastikan Sistem Keimigrasian Sudah Normal
Budi Arie Pastikan Sistem Keimigrasian Sudah Normal

Hal ini dibuktikan dari sistem yang sudah lancar di layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta.

Baca Selengkapnya
Website DPR Down Diduga Kena Hack, Ini Penjelasan Sekjen
Website DPR Down Diduga Kena Hack, Ini Penjelasan Sekjen

Pihak DPR sedang melakukan perbaikan agar website DPR bisa kembali diakses.

Baca Selengkapnya