Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Nilai PPKM Darurat Belum Efektif Kendalikan Covid-19

DPR Nilai PPKM Darurat Belum Efektif Kendalikan Covid-19 Saleh P Daulay. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh P Daulay menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 belum efektif mengendalikan Covid-19. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap sarana dan prasarana kesehatan.

Evaluasi pertama dilakukan terhadap fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan Covid-19. Saleh menyebut, hingga saat ini, rumah sakit rujukan Covid-19 masih penuh. Bahkan, rumah sakit terpaksa membangun tenda di depan instalasi gawat darurat (IGD) untuk menampung pasien Covid-19.

Kedua, alat kesehatan tidak lengkap. Keterbatasan alat kesehatan ini membuat pasien Covid-19 tidak bisa mendapatkan perawatan maksimal di rumah sakit.

Orang lain juga bertanya?

"Bayangkan misalnya ada rumah sakit yang sangat besar di Jakarta Selatan itu intensif care unit (ICU) hanya empat unit. Jadi sementara pasien yang ada di IGD saja sampai puluhan orang ngantre untuk masuk pada fasilitas itu," katanya dalam diskusi Jalan Terjal PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Ketiga, jumlah tenaga kesehatan terbatas. Di saat bersamaan, stok oksigen untuk pasien Covid-19 sangat terbatas. Keterbatasan stok oksigen ini terjadi di Pulau Jawa.

"Jadi apa yang saya sampaikan ini evaluasi apa yang saya lihat dan dari laporan yang saya terima dari masyarakat. Karena itu (PPKM Darurat) memang belum efektif, karena beberapa faktor tadi bukan hanya karena mungkin kesiapan aparaturnya saja, tapi kesiapan sarana dan prasarana juga," jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan. pemerintah telah membuat skenario terburuk saat kasus Covid-19 menyentuh angka 40.000. Skenario tersebut di antaranya, menyediakan oksigen, obat hingga rumah sakit.

Luhut juga mengatakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sudah menyiapkan ICU Rumah Sakit Darurat Asrama Haji. TNI dan Polri juga disebut telah membuka rumah sakit darurat di Jakarta dan Surabaya.

"Semua kekuatan kita kerahkan. Jadi jangan menganggap underestimate kalau Indonesia tidak bisa menghadapi masalah. Sampai hari ini yes, tapi kalau kasus ini lebih 40.000 sampai 50.000, kita akan membuat skenario," tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 16 Juli 2021, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 54.000 orang. Total kumulatif kasus yang disebabkan virus SARS-CoV-2 menembus 2.780.803 orang.

Dari total 2.780.803 kasus positif Covid-19, 71.397 orang di antaranya meninggal dunia, 2.204.491 sudah sembuh dan 504.915 masih menjalani perawatan.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Djarot PDIP Vs Grace PSI, Saling Sindir Usai Kritik Pedas ke Jokowi Soal IKN Terburu-buru
VIDEO: Djarot PDIP Vs Grace PSI, Saling Sindir Usai Kritik Pedas ke Jokowi Soal IKN Terburu-buru

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Megawati Kritik Pariwisata Bali Amburadul, Begini Respons Koster
Megawati Kritik Pariwisata Bali Amburadul, Begini Respons Koster

Megawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Johan Budi PDIP Skakmat Bos KPK
VIDEO: Johan Budi PDIP Skakmat Bos KPK "Tidak Ada Guna KPK, Survei Jauh di Bawah"

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Baca Selengkapnya
DPR Kritisi PNS WFH Bukan Solusi Konkret Atasi Polusi jika Kendaraan Terus Diproduksi
DPR Kritisi PNS WFH Bukan Solusi Konkret Atasi Polusi jika Kendaraan Terus Diproduksi

Penanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Baca Selengkapnya
43 Kasus Covid-19 Ditemukan di Bali, Warga Diimbau Terapkan Prokes
43 Kasus Covid-19 Ditemukan di Bali, Warga Diimbau Terapkan Prokes

Temuan kasus Covid-19 kembali memantik kekhawatiran. Di Bali, ditemukan 43 kasus sejak awal Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Layanan Kesehatan Guna Cegah Penyebaran Mpox
Puan Maharani Minta Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Layanan Kesehatan Guna Cegah Penyebaran Mpox

Puan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya

Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan

Baca Selengkapnya