DPR Nilai PPKM Darurat Belum Efektif Kendalikan Covid-19
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh P Daulay menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 belum efektif mengendalikan Covid-19. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap sarana dan prasarana kesehatan.
Evaluasi pertama dilakukan terhadap fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan Covid-19. Saleh menyebut, hingga saat ini, rumah sakit rujukan Covid-19 masih penuh. Bahkan, rumah sakit terpaksa membangun tenda di depan instalasi gawat darurat (IGD) untuk menampung pasien Covid-19.
Kedua, alat kesehatan tidak lengkap. Keterbatasan alat kesehatan ini membuat pasien Covid-19 tidak bisa mendapatkan perawatan maksimal di rumah sakit.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
-
Apa yang dilakukan Kemenkes untuk DBD di Jepara? Untuk menangani penyebaran cepat virus DBD di Jepara, Kementerian Kesehatan menerjunkan tim khusus.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
"Bayangkan misalnya ada rumah sakit yang sangat besar di Jakarta Selatan itu intensif care unit (ICU) hanya empat unit. Jadi sementara pasien yang ada di IGD saja sampai puluhan orang ngantre untuk masuk pada fasilitas itu," katanya dalam diskusi Jalan Terjal PPKM Darurat, Sabtu (17/7).
Ketiga, jumlah tenaga kesehatan terbatas. Di saat bersamaan, stok oksigen untuk pasien Covid-19 sangat terbatas. Keterbatasan stok oksigen ini terjadi di Pulau Jawa.
"Jadi apa yang saya sampaikan ini evaluasi apa yang saya lihat dan dari laporan yang saya terima dari masyarakat. Karena itu (PPKM Darurat) memang belum efektif, karena beberapa faktor tadi bukan hanya karena mungkin kesiapan aparaturnya saja, tapi kesiapan sarana dan prasarana juga," jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan. pemerintah telah membuat skenario terburuk saat kasus Covid-19 menyentuh angka 40.000. Skenario tersebut di antaranya, menyediakan oksigen, obat hingga rumah sakit.
Luhut juga mengatakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sudah menyiapkan ICU Rumah Sakit Darurat Asrama Haji. TNI dan Polri juga disebut telah membuka rumah sakit darurat di Jakarta dan Surabaya.
"Semua kekuatan kita kerahkan. Jadi jangan menganggap underestimate kalau Indonesia tidak bisa menghadapi masalah. Sampai hari ini yes, tapi kalau kasus ini lebih 40.000 sampai 50.000, kita akan membuat skenario," tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 16 Juli 2021, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 54.000 orang. Total kumulatif kasus yang disebabkan virus SARS-CoV-2 menembus 2.780.803 orang.
Dari total 2.780.803 kasus positif Covid-19, 71.397 orang di antaranya meninggal dunia, 2.204.491 sudah sembuh dan 504.915 masih menjalani perawatan.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaJakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.
Baca SelengkapnyaPenanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTemuan kasus Covid-19 kembali memantik kekhawatiran. Di Bali, ditemukan 43 kasus sejak awal Desember 2024.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya