DPR: Pemerintah Harus Serius Tangani Pelanggaran Kedaulatan di Natuna

Merdeka.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah harus serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus 'mengganggu' wilayah kedaulatan Indonesia.

"Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah NKRI tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagai rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (16/9).

Hal ini dikatakan Puan terkait kapal milik China, mulai dari kapal 'coast guard' hingga kapal perang, yang berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.

Puan mengatakan, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Karena itulah, dirinya meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi, pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia juga perlu menanyakan kepada pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia.

Menurut dia, karena China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal "coast guard" negara Tirai Bambu tersebut.

"Apalagi akibat China mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal China dari wilayah Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) beberapa waktu lalu melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara, bukan hanya kapal "coast guard" dan kapal perang China. Tetapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Menurut dia, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut karena tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara.

"Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut China Selatan," ujarnya.

Puan menilai perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. Karena itu menurut dia, pemerintah harus maksimal menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut.

Dia juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna.