DPR pertanyakan pemangkasan anggaran Kemenhan
Merdeka.com - Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, hari ini. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR menyampaikan keheranannya dengan anggaran bagi Kementerian Pertahanan yang dikurangi.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais lantas iri dengan anggaran di bidang pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. Tetapi, anggaran pertahanan malah dikurangi.
"Komisi I DPR agak-agak iri dengan sektor pendidikan yang anggarannya secara mandatory 20 persen dari APBN. Anggaran dana desa 10 persen dari dana transfer daerah," kata Hanafi dalam rapat tersebut, Senin (19/10).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kenapa Kemnaker minta anggaran pertanian dinaikkan? 'Kuncinya cuma satu Pak dan tidak bisa ditawar-tawar yaitu anggaran. Bapak harus Ingatkan semua pihak bahwa bapak punya posisi tawar untuk menambah anggaran agar lebih baik. Negara tidak ada salahnya menambah anggaran pertanian. Mohon maaf Pak, kita sampai 50 tahun lagi pindah ibukota enggak apa-apa, tetapi kalau kelaparan 2 tahun saja bisa bubar kita pak,' ujar Alimin, Rabu (8/11).
Padahal, kata dia, anggaran Kementerian Pertahanan tidak boleh dikurangi walau pun alasannya dikarenakan dampak ekonomi yang memburuk. Atas dasar ini pula, dia mempertanyakan ke Sofyan Djalil langkah apa yang akan diambil agar anggaran bagi Kementerian Pertahanan tetap menjadi prioritas.
Menanggapi itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan bahwa pihaknya tetap akan mengupayakan anggaran bagi Kementerian Pertahanan tetap menjadi prioritas. Dia menyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat disusun tahun 2014 tersebut disusun berdasarkan optimisme pertumbuhan ekonomi akan naik. Namun, nyatanya, hal tersebut tak sesuai harapan.
"RPJMN disusun dengan target-target yang optimis. Tapi ada pelemahan di seluruh dunia. Tahun depan pun belum memberi harapan yang lebih baik," ujarnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca Selengkapnya