DPR Pertanyakan Wamenkes Tak Paparkan Vaksin Nusantara
Merdeka.com - Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono. Agenda rapat kerja hari ini yaitu untuk membahas perkembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Namun saat sesi paparan Wamenkes, tidak ada paparan mengenai Vaksin Nusantara.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dan anggota dewan lainnya pun mempertanyakan hal itu. Karena kata Felly, dalam soft copy naskah paparan yang diberikan kepada Komisi IX sebelumnya, materi Vaksin Nusantara masih tercantum.
"Tadi kami belum mendengar penjelasan dari Pak Wakil Menteri untuk Vaksin Nusantara. Sebetulnya di materi pertama, saya sudah melihat, tetapi kenapa di materi yang kedua ini tidak ada. Di pemaparan yang diteruskan kepada anggota Komisi IX tidak ada sama sekali menyangkut Vaksin Nusantara di materi yang kedua," kata Felly saat RDP di DPR, Rabu (10/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Apa yang ingin didalami Komisi XI DPR terkait mata uang digital? 'Setelah berjalan selama 4 bulan, apa saja hasil evaluasi dan tantangan Bank Sentral Spanyol terkait percobaan tersebut. Lalu, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk menerapkan CBDC sepenuhnya di Spanyol.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
Felly pun meminta Wamenkes untuk menjelaskan alasan hilangnya materi Vaksin Nusantara dalam naskah kedua yang dikirimkan ke Komisi IX. Karena kata dia, dalam undangan rapat kerja yang dikirimkan Komisi IX ke DPR telah jelas tertulis akan membahas perkembangan Vaksin Nusantara.
"Kami mendukung karya anak bangsa, obat atau apapun itu tapi ketika kami menerima materi Kemenkes dan bisa diganti seperti itu, ini jadi pertanyaan, ada apa sebenarnya?" tanya Felly
Menanggapi hal ini, Wamenkes mengatakan hal itu dikarenakan Vaksin Nusantara saat ini masih tahap pengembangan dan masih dalam evaluasi BPOM. Selain itu, dia mengakui bahwa pihaknya memakai draf paparan yang berbeda dengan draf pertama yang diserahkan kepada anggota Komisi IX DPR. Dia pun mengakui dalam draf pertama itu memang memuat penjelasan Vaksin Nusantara.
Felly dan anggota Komisi IX lainnya pun merasa tidak puas dengan jawaban Wamenkes, karena kata Felly, vaksin Merah Putih pun juga maisih dalam tahap/ proses pengembangan. Bahkan kata Felly sebenarnya proses pengembangan vaksin Nusantara jauh lebih maju.
"Kalau dijawab secara teknis, semua sama pak (masih proses). Bahkan mungkin lebih maju Vaksin Nusantara, tetapi kenapa tidak dijelaskan, harus ada alasan lain pak yang disampaikan ke komisi IX," ungkap Felly.
Wamenkes Dante pun akhirnya menyerahkan paparannya kepada Mantan Menkes Terawan Agus Putranto yang sekaligus penemu Vaksin Nusantara.
"Sedang dilakukan evaluasi pada tahap ini oleh BPOM mengenai kelanjutan dari fase pertama yang sudah dilakukan eksperimentalnya di Rumah Sakit Karyadi. Nanti mungkin kita akan mendengarkan dari BPOM dari hasil audit, efektivitas dan hasil uji klinik dari fase pertama Vaksin Nusantara tersebut, apakah kita bisa lanjutkan ke fase-fase berikutnya," jelas Dante.
"Nanti dijelaskan para peneliti lainnya. Di sini ada dokter Terawan, Ibu Penny dari BPOM untuk menjelaskan perkembangan lebih detail vaksin Nusantara itu," ucapnya.
Dalam rapat hari ini, turut hadir Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto selaku penemu vaksin Nusantara, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN), Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Direktur LBM Eijkman Amin Soebandrio, dan tim peneliti Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaAgenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca SelengkapnyaDiselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaAturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya