DPR: Rusia Jangan Dikeluarkan dari G20, Kita Cari Solusi Perdamaian atas Ukraina

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai Rusia tidak perlu dikeluarkan dari forum G20. Dalam konferensi tingkat tinggi ini, seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi damai di Ukraina.

"Forum ini justru jangan Rusia dikeluarkan, justru kita bisa duduk, beri kesempatan untuk bicara saling mendengarkan dan bisa mencari solusi perdamaian," ujar Dave dikutip Jumat (25/3).

Dia mengatakan rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin jangan justru ditolak. Apalagi bisa berdampak rusaknya hubungan Indonesia dengan Rusia.

"Kita harus bisa manfaatkan momentum yang ada, bukan justru merusak hubungan baik kita dengan negara-negara di Eropa Timur, khususnya Rusia," kata Dave.

Menurut politikus Golkar ini, Indonesia dapat berperan mendorong negara barat untuk membawa solusi. Bukan hanya memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia.

"Kita bisa mendorong untuk negara-negara barat membawa solusi bukan hanya memberikan sanksi-sanksi ekonomi untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut, Eropa Timur," ujar Dave.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia, yang akan menyelenggarakan KTT G20 pada November, menjadi medan tarik-menarik bagi Rusia dan AS terkait situasi di Ukraina. AS dan sekutunya meminta Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.

"Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia," kata Hikmahanto.

Menurut dia, Indonesia harus memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 hadir pada KTT itu.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melaksanakan KTT G-20 secara netral dan tidak memihak, kata Kementerian Luar Negeri pada Kamis, di tengah konflik antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani mengatakan, bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral.

"Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya," kata Dian, yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia, dalam pengarahan pers di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya.

"Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya," kata Dian, seperti dilansir Antara, Kamis (24/3).