Follow
DPR sebut Fatwa MUI soal medsos akan jadi rujukan masyarakat
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Lewat Fatwa tersebut, dia menyakini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial.
"Fatwa MUI menjadi cara mengelola konten yang baik berdasarkan agama, menjadi rujukan siapapun yang bergerak di sosial media," katany di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/6).
Menurutnya, fatwa dikeluarkan saat momentum yang tepat yaitu di bulan suci Ramadan. Terlebih, perlu diakui banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk hal negatif.
-
Apa yang diklaim oleh MUI? Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot.
-
Mengapa aturan negara penting bagi MUI? Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Apa yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 44/2020? Fatwa ini mengatur penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal.
-
Kenapa MUI adakan Halal Bihalal? 'MUI ingin merawat tali silaturahmi dengan berbagai mitra kerja dan komponen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan sinergi dan integrasi berbagai potensi untuk kemaslahatan dan kemajuan bersama,'
-
Bagaimana MUI menilai pentingnya aturan dalam mengelola kekayaan negara? “Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir,“ ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).
-
Apa peran negara dalam membangun kemaslahatan umat menurut MUI? Dalam forum tersebut, KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa negara melalui berbagai aturan yang dibuatnya berperan dalam membangun kemaslahatan umat.
"Terus terang ketika kita gunakan media sosial kebanyakan dari kita masyarakat memang tidak terlalu sadar dengan konsekuensi menyampaikan konten," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mengapresiasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Meski demikian, dia berharap perlunya ada koordinasi antara MUI dengan kepolisian untuk mensinkronkan Fatwa MUI dengan UU ITE.
"Kriteria-kriteria yang dimasukan dalam Fatwa MUI, perlu disinkronkan dengan pasal-pasal pidana dalam UU ITE, sehingga masyarakat akan semakin bijak dalam menggunakan media sosial," ujarnya.
Seperti diketahui, Muamalah yang dimaksud adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi pembuatan, penyebaran, akses dan penggunaan indivasi dan komunikasi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sahroni meminta generasi muda turut andil mengekspos bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekitar.
Baca Selengkapnya
Terkait rekomendasi umur untuk aturan pembatasan media sosial kepada anak, MUI belum membahas lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama. Sehingga, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca Selengkapnya
Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca Selengkapnya
KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.
Baca Selengkapnya
Kemenag segera mengkaji usulan sertifikasi juru dakwah (pendakwah) oleh anggota DPR RI.
Baca Selengkapnya
Regulasi yang tegas dan jelas dari pemerintah diperlukan agar potensi itu terkelola dengan baik.
Baca Selengkapnya
Tak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan dengan sorotan internasional terhadap viralnya tagar 'Peringatan Darurat'.
Baca Selengkapnya