Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR sebut larangan coret-coret bendera RI diatur dalam Undang-undang

DPR sebut larangan coret-coret bendera RI diatur dalam Undang-undang Masinton Pasaribu ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pengusutan kasus bendera Indonesia bertuliskan kalimat tauhid yang dibawa Nur Fahmi saat saat demonstrasi bersama Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Polri dinilai tebang pilih dalam mengusut kasus ini karena tidak hanya Nur Fahmi yang pernah menambah tulisan di bendera merah putih.

Kejadian pernah terjadi saat konser band legendaris Metallica atau konser penyanyi balada Iwan Fals. Sayangnya, penonton tersebut tidak ditangkap.

Anggota Komisi III fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, sudah ada aturan yang mengatur bendera merah putih tidak boleh dicoret-coret. Dengan ketentuan itu, oknum yang kedapatan mencoret bendera bisa dikenakan pasal pidana.

Orang lain juga bertanya?

"Mengenai bendera itu diatur dalam Undang-undang mengenai lambang negara. Bahkan sampai ukuran bendera, penggunaan bendera, dan di Undang-undang itu terangkum jelas. Sehingga pelanggaran terhadap coretan bendera bisa dipidana," kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Aturan mengenai lambang negara ini telah berlaku sejak lama. Meski begitu, Masinton menilai sosialisasi aturan lambang negara itu sangat minim. Untuk itu, dia berharap aturan ini bisa lebih ditegakkan kepada siapa pun agar tidak menimbulkan persepsi tebang pilih.

"Memang diperlakukan sejak dulu. Cuma ini kan sosialisasinya kan minim. Dengan begini, ada preseden begini harus diperlakukan, ke depan, sama kepada siapa pun," tegas dia.

Ketua DPP bidang Polhukam PKS Al Muzammil Yusuf mengkritik Polri dalam mengusut kasus bendera Indonesia bertuliskan kalimat tauhid yang dibawa Nur Fahmi saat saat demonstrasi bersama FPI di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Muzammil menilai Polri tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Kritikan Muzammil yang disampaikan disela rapat paripurna.

Muzzamil mencontohkan, kasus bendera merah putih itu pernah terjadi saat konser band legendaris Metalica atau konser penyanyi balada Iwan Fals. Para pendukung musisi tersebut kedapatan menuliskan lambang Metalica atau Oi, sebutan fans Iwan Fals. Sayangnya, para penonton tidak ditangkap.

"Saya memberikan beberapa contoh gambar bendera merah putih yang ada lambang Metalica, Oi, dan lain-lain. Nur Fahmi yang tanpa pelapor akan diusut, kenapa pelaku lain tidak diusut," kata Muzzamil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Apalagi, kata dia, tulisan arab di bendera merah putih yang dibawa Nur Fahmi tidak ada unsur penodaan terhadap agama. Muzzamil pun mempertanyakan langkah Polri yang akhirnya menangkap Fahmi.

"Padahal kata-kata suci, kata Syahadat bukan menodai," tegasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser

Arteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Ungkap Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Pilkada sampai Dijaga Brimob
Masinton PDIP Ungkap Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Pilkada sampai Dijaga Brimob

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
PDIP Bali Geram Baliho Ganjar-Mahfud Belum Dipasang Lagi: Alasan Estetika Dibuat-buat
PDIP Bali Geram Baliho Ganjar-Mahfud Belum Dipasang Lagi: Alasan Estetika Dibuat-buat

Petugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.

Baca Selengkapnya
Purna Paskibraka Indonesia: Adik-Adik yang Biasa Pakai Jilbab Tidak Boleh Dihalangi-Halangi
Purna Paskibraka Indonesia: Adik-Adik yang Biasa Pakai Jilbab Tidak Boleh Dihalangi-Halangi

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) meminta BPIP tidak menghalangi Paskibraka putri yang melepaskan jilbabnya saat pengibaran bendera merah putih.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Keras! Sikap MUI ke BPIP soal Paskibraka Dilarang Berhijab
Keras! Sikap MUI ke BPIP soal Paskibraka Dilarang Berhijab

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tegaskan menolak aturan pelarangan hijab bagi anggota Paskibraka putri nasional usai BPIP terbitkan aturan terbaru.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Wayan Koster PDIP: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Cuma Digeser Sebentar, Sudah Dipasang Lagi
Wayan Koster PDIP: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Cuma Digeser Sebentar, Sudah Dipasang Lagi

Koster menyebutkan, semua baliho dan bendera yang dicabut sudah kembali dipasang.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP usai DPR Abaikan Putusan MK: Forum Ini jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi Hari Ini
PDIP usai DPR Abaikan Putusan MK: Forum Ini jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi Hari Ini

Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK

Baca Selengkapnya