DPR Sebut Pemerintah Sedang Cek Ulang Data Tenaga Medis yang Menerima Insentif

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan pembagian insentif bagi para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 hanya soal waktu. Dia menyebut saat ini pemerintah tengah melakukan pengecekan data tenaga medis.

Hal itu bedasarkan hasil rapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelum masa reses. Menurutnya, uang insentif tersebut sudah ada dan sedang dilakukan pengecekan data bagi tenaga medis yang akan diberikan insentif.

"Mereka sedang melakukan pengecekan ulang data-data tenaga medis yang akan diberikan insentif. Jika data itu sudah selesai, insentif itu tentu akan dibayarkan. Saya percaya janji pemerintah itu. Pemberian insentif itu sudah dijadikan prioritas. Ini tinggal masalah waktu saja," ujar Saleh saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/5).

Kendati demikian, Saleh tetap mendorong kepada pemerintah untuk segera mencairkan dana insentif tenaga medis bagi para dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini sebagaimana rencana dan janji pemerintah yang telah menjadi hak tenaga medis.

"Ini adalah momentum kita memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja melindungi warga negara. Semakin cepat, tentu semakin bagus," tuturnya.

"Selama ini, mereka selalu disebut sebagai pahlawan kesehatan. Juga disebut sebagai garda terdepan perlawanan terhadap Corona. Tentu itu harus didukung dengan pencairan insentif yang dijanjikan," tambahnya.

Janji Insentif Tenaga Medis

Pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo menjanjikan insentif untuk tenaga medis. Jumlahnya telah dihitung oleh Menteri Keuangan.

"Pada kesempatan baik ini, kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan dan telah dihitung oleh Kementerian Keuangan bahwa akan diberi insentif keuangan kepada tenaga medis," tutur Jokowi.

Jokowi merinci, untuk para dokter spesialis akan diberikan insentif sebesar Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, juga tenaga medis lainnya Rp5 juta.

"Dan santunan kematian Rp300 juta dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat," jelas dia.