DPR sebut Penajam Paser dan Kukar Bisa Disatukan, Dipimpin Gubernur

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemindahan itu rencananya selesai pada tahun 2024.

Dua kabupaten tersebut memiliki bupatinya sendiri untuk memimpin. Lantas bagaimana jika dua kabupaten tersebut itu menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta?

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo mengatakan tidak masalah jika dua kabupaten tersebut dijadikan ibu kota. Kata dia, nantinya dua kabupaten tersebut akan disatukan menjadi kota administratif.

"Makanya tadi kan dibikin daerah, menjadi kota administrasi supaya jangan sampai mengulang kejadian Batam ini," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (27/8).

Firman mengatakan meski dua kabupaten yang berbeda, nantinya akan dipimpin oleh satu Gubernur. Penetapan pimpinan itu juga dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Oleh karena itu di sana nanti akan menjadi kota administrasi sehingga wali kotanya ditetapkan gubernurnya juga ditetapkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Dia menegaskan tidak akan tarik menarik meski ibu kota berasal dari dua kabupaten yang berbeda. Bagi Firman yang terpenting adalah masih dalam satu kesatuan NKRI.

"Enggak, engga ada yang penting masih NKRI," ucapnya.

Terkait di mana regulasi soal pemindahan ibu kota dan mekanisme menjadikan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara kota administrasi Firman belum bisa memastikan. Hal itu, kata dia, masih akan dibahas dengan pemerintah.

"Belum tau nanti kita lihat dulu. Saya tidak bisa berandai-andai dulu kita lihat dulu. Undang-undang yang lama seperti apa undang-undang baru seperti apa," tandasnya.