DPR sebut Penurunan Harga PCR Belum Selesaikan Masalah Syarat Naik Pesawat
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pemerintah terkait penurunan harga tes PCR, namun hal tersebut dinilai tidak menuntaskan permasalahan terkait kontroversi tes PCR untuk kewajiban bagi penumpang pesawat.
"Penurunan harga PCR tidak menyelesaikan masalah sebab, biaya tes PCR tetap saja akan membebani. Apalagi, yang dibebani adalah para penumpang yang menggunakan transportasi udara," kata Saleh Partaonan Daulay dilansir Antara, Selasa (
Ia mengemukakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menurunkan harga tes PCR yang selama ini membebani masyarakat.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
-
Apa yang DPR apresiasi dari perubahan ujian SIM? Komisi III mengapresiasi respon cepat Korlantas dalam melakukan adaptasi kebijakan, karena intinya ujian sim ini materinya harus relevan. Yg saya liat selama ini materinya seperti jalur angka 8 itu agak tidak masuk akal.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
Namun kemudian, Saleh juga mengutarakan agar masalah utamanya juga disentuh, yaitu dengan meniadakan tes PCR.
Ia menyatakan tidak semua orang yang naik pesawat memiliki dana berlebih sehingga masih banyak orang yang merasa berat dengan beban membayar tes PCR.
Saleh mengemukakan, tes PCR hanya menjamin calon penumpang negatif saat dites. Namun, setelah tes, orang tersebut tetap rentan terpapar virus.
Sebagai alternatif, pemerintah diminta antara lain untuk menghapus kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Bila tes PCR tetap diberlakukan, maka biayanya diharapkan dapat ditanggulangi pemerintah sehingga kebijakan tersebut tidak memberatkan siapa pun.
"Tentu ini tidak mudah. Karena itu perlu perhitungan yang cermat sehingga tidak membebani anggaran pemerintah," ucapnya.
Sedangkan alternatif lainnya, masih menurut dia, adalah memperpanjang masa berlaku hasil tes PCR sehingga kalau perlu, masa berlakunya 7x24 jam.
Saleh juga menginginkan agar kebijakan tes PCR diganti dengan tes.antigen. Meski tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, namun biaya testing-nya jauh lebih rendah sehingga para penumpang diyakini masih bisa menjangkaunya.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp300 ribu menyusul kewajiban penggunaan tes PCR untuk syarat moda transportasi pesawat yang mendapatkan banyak kritikan belakangan ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers hasil rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (25/10), mengatakan masa berlaku tes pun diminta Presiden untuk diperpanjang.
"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," katanya.
Luhut menjelaskan, kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat ditujukan utamanya untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Dwi Marhen Yono.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta agar segala persiapan mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga pengamanan, dilakukan secara matang.
Baca SelengkapnyaBiaya haji 2025 turun menjadi Rp89,4 juta atau turun Rp4juta dibandingkan biaya haji tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengusulkan pemerintah menurunkan komponen biaya haji ini agar BPIH bisa di bawah Rp90 juta.
Baca SelengkapnyaAnggota Panja BPIH, John Kenedy Azis menilai kenaikan menjadi Rp105 juta terlalu besar.
Baca Selengkapnya"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan angka penurunan biaya haji 2025
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.
Baca Selengkapnya"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja," kata Marwan Dasopang.
Baca SelengkapnyaDalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan
Baca SelengkapnyaMenurut Erick, terdapat berbagai aturan yang memerlukan dukungan perubahan agar solusi terhadap harga tiket dapat dicapai.
Baca Selengkapnya