Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR sebut penyerapan rendah akibat birokrasi dipersulit

DPR sebut penyerapan rendah akibat birokrasi dipersulit Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR, Eka Satya mengatakan bahwa penyerapan anggaran tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. Penyebabnya, birokrasi pemerintah tidak dikelola dengan baik.

"Dibanding tahun sebelumnya tahun ini lebih rendah secara penyerapan anggaran baik pendapatan maupun belanja," ujar Eka dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (29/8).

Eka Satya juga menjelaskan bahwa penyerapan anggaran pada tahun ini yang paling rendah penyerapan anggarannya adalah belanja pemerintah pusat.

"Yang lebih rendah adalah belanja pusat. Dari Kementerian dan Lembaga (KL) ada 26,4 persen. Bisa dibayangkan betapa rendahnya," kata Politisi Golkar ini.

Lanjut dia, bahwa masalah rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan beberapa persoalan di antaranya persoalan nomenklatur, persoalan birokrasi, dan perencanaan pembelajaan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengalami dampak krisis ekonomi global.

"Persoalan nomenklatur sehingga yang lain terhambat. Ada juga persoalan birokrasi dan perencanaan pembelanjaan," tutupnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah

Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Menyoroti Pembangunan Perpustakaan di Daerah saat RDP dengan Kepala Perpusnas
Komisi X DPR Menyoroti Pembangunan Perpustakaan di Daerah saat RDP dengan Kepala Perpusnas

Kepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat
VIDEO: Puan Keras Sindir Dana Stunting Rp10 Miliar Cuma Rp2 Miliar Sampai ke Rakyat

Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Curhat Menko BG Anggaran Cekak di Polkam Sulit Tuntaskan Target Diberikan Prabowo
VIDEO: Curhat Menko BG Anggaran Cekak di Polkam Sulit Tuntaskan Target Diberikan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bercerita masih minimnya anggaran yang di kementerian yang dipimpinnya

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

Baca Selengkapnya
Perjalanan Dinas Kementerian Dipangkas, Negara Bakal Hemat Rp3,6 Triliun
Perjalanan Dinas Kementerian Dipangkas, Negara Bakal Hemat Rp3,6 Triliun

Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya