DPR segera fit and propertest Budi Gunawan sebagai calon Kapolri
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Jokowi terkait pergantian Kapolri. Jokowi menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan untuk menggantikan posisi Jenderal Sutarman.
Komisi III DPR sendiri bakal melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Budi dalam waktu dekat. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan, surat dari Jokowi akan segera dibahas dalam rapat pleno komisi.
"Fit and proper test Kapolri ya akan kita jalankan. Tapi sekarang belum dibacakan suratnya," kata Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa isi surat klarifikasi KY ke Komisi III DPR? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Bagaimana Komisi III mengapresiasi Kejagung? Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai pencapaian ini sebagai bentuk konsistensi Kejagung yang patut dicontoh lembaga penegak hukum lainnya. 'Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, khususnya saat di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin ini.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Dimana Budi Gunawan menyampaikan pernyataan tersebut? 'Judi online sudah seperti wabah dan penyakit yang menjangkiti beragam kalangan. Dari fakta itu, ini masuk dalam kondisi darurat. Kami dari desk judi online telah dan akan terus melakukan penindakan upaya hukum dan pemblokiran situs dan aliran dana untuk pencegahan judi online,' jelasnya saat menyampaikan Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Kapan Komisi III mengunjungi Banten? Komisi III melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi hukum dan HAM di Provinsi Banten pada 17 dan 18 Juli 2023.
Ihwal kabar rekening gendut Budi Gunawan, Benny menjelaskan, hal itu sudah pernah diklarifikasi oleh Komisi III DPR. Namun, kabar itu belum bisa dibuktikan.
"4 Tahun lalu ketika isu muncul, kami minta Kapolri untuk klarifikasi. Dilakukan investigasi internal, sudah dilakukan klarifikasi bahwa yang ditengarai itu penerimaan sebelum UU PPATK berlaku, bukan setelah itu. Kecuali kalau ada temuan baru," kata
Oleh karena itu, tegas Benny, Komisi Hukum DPR sudah dipastikan akan mempertanyakan rekening gendut kepada Budi Gunawan.
"Pasti akan dikroscek ke yang bersangkutan. Kita akan mempertanyakan itu. Kita akan minta beliau untuk menjelaskan secara terbuka, sejelas-jelasnya kepada publik agar isu itu tidak jadi ganjalan," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Herindra sudah tiba sejak pukul 11.00 Wib. Dia didampingi sejumlah pimpinan DPR menuju Komisi I.
Baca SelengkapnyaMuhammad Herindra sebagai calon kepala BIN yang menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaHerindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPuan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Baca Selengkapnya"Beliau adalah Presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini, saya rasa tidak berlebihan," kata Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran kabarnya jumlah kementerian akan ditambah menjadi 44 dari sebelumnya 34.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaDPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca SelengkapnyaKesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan yang telah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dan mengusulkan nama Herindra.
Baca SelengkapnyaPuan berpesan agar pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih nantinya harus bisa meningkatkan kinerja lembaga.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, tim pertimbangan DPR RI sepakat Herindra telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN.
Baca Selengkapnya