DPR sentil Menhub agar transparan dalam tender penerbangan haji
Merdeka.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Rapat ini salah satu agendanya adalah membahas tentang tender penerbangan untuk ibadah haji tahun 2014.
Anggota Komisi VIII DPR Adang Ruchiatna meminta Mangindaan supaya transparan mengenai tender penerbangan ibadah haji. Ia menambahkan, selama ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama hanya menggunakan dua perusahaan maskapai penerbangan.
"Selama ini cuma Garuda Indonesia dan Saudi Arabian (Airline), tahun ini Pak Menteri harus terbuka," ujar Adang saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Apa tugas Kemenag selain mengurus haji? Selain penyelenggaraan haji dan umrah, Kemenag RI juga bertugas dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
Menurut Adang, KPK dan PPATK hari ini tengah menyorot pengelolaan ibadah haji. Terlebih, sejumlah anggota Komisi VIII disebut-sebut bermain di dalamnya.
"Komisi VIII disorot, dari masalah katering, angkutan transportasi dan masalah lainnya. Kita banyak harap Menhub, kita harap banyak, bagaimana caranya agar lebih transparan," jelas Adang.
Selain Adang, Anggota Komisi VIII DPR Achmad Rifai juga menegaskan, biaya penerbangan haji 2014 oleh Kemenhub harus dibuka tendernya secara luas. Ia juga meminta agar daftar perusahaan yang mengikuti tender juga disampaikan ke publik supaya tidak memicu kecurigaan di dalamnya.
"Kemenhub menentukan siapa pemenang tender, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, karenanya untuk menghindari kecurigaan harus dibuka ke publik," tandasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pansus Haji menilai dalam pembagian kuota haji tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan
Baca SelengkapnyaTantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaLion Air Group saat ini menguasai hampir 70 persen dari market share pesawat domestik dengan total 367 pesawat.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif
Baca SelengkapnyaKementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji
Baca SelengkapnyaPansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.
Baca SelengkapnyaDPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji
Baca SelengkapnyaDengan harga yang tidak berbeda jauh, masyarakat Indonesia justru lebih memilih berlibur ke luar negeri dibanding wisata domestik.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh Muhammadiyah dan NU sepakat menilai Pansus Angket Haji belum perlu dilakukan, kenapa?
Baca SelengkapnyaTimwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan.
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca Selengkapnya