DPR serahkan pembangunan gedung baru ke KemenPUPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengajak semua pihak untuk mengawasi pembangunan gedung baru yang menjadi bagian dari proyek penataan kawasan parlemen. Pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi yang diawali dengan tahapan perencanaan dan manajemen konstruksi menghabiskan anggaran Rp 601 miliar.
"Mari lah sama sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan akuntabel dan bisa diketahui seluruh orang," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10).
Pembangunan proyek penataan kawasan parlemen akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
"Itu tentang PUPR dan tergantung juga dari pelaksanaannya karena pelaksanaan itu DPR tidak melaksanakan. Kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN," tegasnya.
Agus mengaku tidak mengetahui waktu perencanaan oleh konsultan akan dimulai. Sebab segala urusan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah.
"Anggaran kan baru diketok kemarin. Sehingga nanti seluruhnya diserahkan ke KemenPUPR. Dan nanti yang berhubungan dari kesetjenan dan KemenPUPR yang akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada," tukasnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaPemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaKomunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.
Baca Selengkapnya