DPR setuju pembentukan Koopsussgab

Merdeka.com - Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima dan sejumlah Perwira Tinggi TNI, menyetujui dibentuknya komando operasi khusus gabungan (Koopsussgab) untuk penanganan tindak pidana terorisme.

"Pembentukan Koopsussgab TNI sebagai bentuk dan peran fungsi TNI, sesuai dengan amamah Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Jadi Koopsussgab dibentuk dalam rangka menanggulangi aksi terorisme yang saat ini sedang terjadi," ucap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di DPR RI, Jakarta, Kamis (24/5).

Namun idealnya ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU TNI. Karena belum ada PP, kata dia, maka pelibatan TNI saat ini masih bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian melalui Nota Kesepahaman atau MoU.

"Sehingga apabila diperlukan saat ini dalam rangka menanggulangi aksi teroris, kami bisa mem-BKOkan khusus TNI di dalam kekuatan Kepolisan RI, dalam bentuk BKO," jelas Marsekal Hadi.

Dia menegaskan, meski sudah disepakati dan disetujui, namun Koopsussgab belum bisa diaktifkan. "Koopsussgab itu belum. Kalau latihan bisa," ungkap Hadi.

Perlu PP atau Perpres

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha menyampaikan, idealnya harus ada PP untuk membentuk Koopsussgab. Namun, karena belum ada, maka akan diusulkan dibentuknya Peraturan Presiden atau Perpres.

"Kita sudah mendukung adanya Perpres tapi akan lebih ideal jika ada Peraturan Pemerintah. Tetapi kalau belum ada PP, maka Perpres dikonsultasikan ke DPR," jelas Satya.

Menurutnya, dengan payung hukum yang jelas maka Koopsussgab akan menjadi permanen. Apalagi untuk kebutuhan pendanaan bakal menggunakan uang negara. Perpres itu, kata dia, selain mengatur pembentukan tapi juga operasional Koopsussgab.

"Kita belum mau mendahului, karena rancangannya belum disampaikan mereka (TNI) ke DPR. Nanti rancangan itu dibicarakan dengan DPR. Dan ini memang, dari sekian banyak Perpres, inilah yang dikonsultasikan ke DPR," kata Satya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dengan adanya Perpres maka TNI setiap saat bisa ikut menangani aksi terorisme. Namun, dengan catatan sinyal untuk turun Koopsussgab ada di tangan Kepolisian dan ada Perpesnya.

"Satuan pasukan elit yang siap dipanggil. Dan diharapkan efektif, karena jumlahnya tidak besar. Tentunya ada kriteria seperti apa mereka bisa terlibat. Dalam konteks UU Penindakan Terorisme embrionya ada di Polri. Polri pada satu titik, ini wilayah harus dibantu oleh Koopsussgab. Dan itu sudah ada Perpresnya, sehingga bisa operasional tanpa harus dia datang lagi ke Presiden, dia minta keputusan politik," ucapnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com