DPR Setujui Penambahan Anggaran Penanggulangan Bencana Rp51,2 Miliar
Merdeka.com - Komisi VIII DPR menyetujui usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menaikan anggaran dalam pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp51,2 miliar untuk penanggulangan bencana.
Dukungan kenaikan anggaran itu, turut menjadi kesimpulan hasil saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII bersama BNPB, pada Rabu (23/6). Komisi VIII DPR mendukung usulan penambahan anggaran BNPB tahun 2021 sebesar Rp51,2 miliar untuk penanggulangan bencana.
"Dukungan itu untuk point A Komisi VIII mendukung program dukungan manajemen bencana Rp2,2 miliar. Point B Komisi VIII mendukung program ketahanan bencana Rp48,9 miliar," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily saat bacakan kesimpulan.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Diketahui bahwa pagu indikatif BNPB pada 2021 mencapai Rp715 miliar, teralokasi ke program dukungan manajemen Rp227 miliar dan program ketahanan bencana sebesar Rp488,1 miliar, yang di dalamnya sudah termasuk anggaran siap pakai (ASP) untuk penanganan darurat bencana Rp250 miliar.
Alasan Usulan Naik Anggaran
Pada kesempatan Raker bersama Komisi VIII, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo menjelaskan bahwa tujuan dari usulan kenaikan anggaran karena tren bencana yang naik setiap tahunnya.
"Perlu kami sampaikan bahwa dengan kejadian bencana yang meningkat perlu adanya dukungan tambahan anggaran yang konkret terutama pada kegiatan kegiatan pengurangan risiko bencana atau pra bencana. Dan mengingat sejak 2017 kami sudah ajukan tapi tak kunjung terealisasi,” ungkap Doni.
"Atas hal itu, pada kesempatan ini, kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp51,2 miliar. Untuk program dukungan manajemen bencana Rp2,2 miliar dan ketahanan bencana Rp48,9 miliar,” sambungnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaDiakuinya kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaPembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca Selengkapnya