Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Soal Dua Kapolda Dicopot Imbas Kerumunan Acara Rizieq: Jangan Dinilai Politis

DPR Soal Dua Kapolda Dicopot Imbas Kerumunan Acara Rizieq: Jangan Dinilai Politis Imam Besar FPI Rizieq Shihab Tiba di Petamburan. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kapolri Jenderal Idham Azis merotasi 626 personel Polri. Menurut Sahroni, mutasi ini telah dipertimbangkan secara matang dan melalui assessment penting. Kapolri Idham dinilai menempatkan orang yang tepat.

"Terkait mutasi di kepolisian ini, tentunya sudah melewati berbagai pertimbangan dan penilaian internal. Saya juga lihat formasi barunya udah pas, jadi ini pasti sudah dipertimbangkan betul-betul. Right men on the right place," ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (18/11).

Bendum Partai NasDem itu menilai mutasi di lingkungan kepolisian merupakan hal yang lumrah, termasuk juga rotasi jabatan Kapolda. Menurutnya, mutasi Kapolda DKI Jakarta dan Kapolda Jabar bukan hal yang politis.

"Jadi yang kemarin Kapolda DKI Jakarta dan Kapolda Jabar itu dimutasi, enggak usahlah dinilai langkah politis. Ya mungkin ada pertimbangan itu, tapi pasti keputusannya sudah dibuat jauh-jauh hari. Tidak ujug-ujug," jelas politikus NasDem ini.

Diberitakan, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahradi Novianto. Pencopotan dua jenderal buntut kerumunan massa Rizieq Syihab.

"Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Senin (16/11).

"Yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat," tuturnya.

Argo menambahkan, sesuai dengan TR Kapolri No. ST3222/XI/Kep/2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri yaitu Irjen Nana Sudjana Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru sebagai kors ahli Kapolri.

Selain dua Kapolda, Polri melakukan rotasi besar-besaran ke ratusan jabatan. Ada sebanyak 637 posisi diisi oleh pejabat baru, mulai dari pangkat Komjen hingga AKBP.

"Total ada 637 anggota yang ditempatkan dalam jabatan baru," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.

Awi merinci, untuk pangkat Komjen yang dirotasi ada satu anggota, pangkat Irjen 9 anggota, pangkat Brigjen 63 anggota, pangkat Kombes 478 anggota, dan pangkat AKBP 86 anggota.

"Intinya mutasi terhadap Pati Pamen Polri dalam rangka penyegaran organisasi karena banyak yang memasuki masa pensiun dan seperti biasa sebagai tour of duty dan tour of area," kata Awi.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Jateng Buka Suara Soal Gibran dan Ganjar Pranowo Tak Diundang saat Konsolidasi Partai di Semarang
PDIP Jateng Buka Suara Soal Gibran dan Ganjar Pranowo Tak Diundang saat Konsolidasi Partai di Semarang

Atas permasalahan itu, PDIP Jateng meminta maaf, sebab undangan tersebut diberikan mendadak.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah: Pilkada Harus Dimaknai Kontestasi Demokratis bukan Permusuhan Politik
Said Abdullah: Pilkada Harus Dimaknai Kontestasi Demokratis bukan Permusuhan Politik

Terbentuknya kerja sama politik di pilgub dari sejumlah daerah dari KIM bahkan KIM Plus harus dilihat konteks politik pasca Pilpres

Baca Selengkapnya
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota

Baca Selengkapnya
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP

Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Kata Projo soal Penentuan Sikap Politik PDIP Usai Rakernas ke-V: Terserah
Kata Projo soal Penentuan Sikap Politik PDIP Usai Rakernas ke-V: Terserah

Hasil Rakernas ke-V PDIP akan memutuskan sikap oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum

Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar

Lewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD

Baca Selengkapnya