Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Soal Kurikulum Baru SMA Hapus Jurusan IPA & IPS: Perlu Kajian Matang

DPR Soal Kurikulum Baru SMA Hapus Jurusan IPA & IPS: Perlu Kajian Matang Uji coba pembelajaran tatap muka di Tangerang. ©2021 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendukung rencana penerapan kurikulum prototipe bagi siswa SMA. Kurikulum baru ini menghapus jurusan di SMA.

"Sementara kita mendukung rencana membuka jurusan," ujar Dede kepada wartawan, Kamis (23/12).

Dede mengatakan, pada kenyataannya banyak anak yang pindah jurusan ketika kuliah, sehingga siswa itu harus belajar dari awal lagi.

Orang lain juga bertanya?

"Karena pada kenyataannya juga banyak anak yang pindah jurusan dari IPS ke IPS misalnya, ketika masuk kuliah dan dia harus mengulang lagi dari awal," ujarnya.

Namun, politikus Demokrat ini mengingatkan Kemendikbudristek untuk melakukan perencanaan dan kaji yang matang. Apalagi perubahan kurikulum tidak hanya akan selesai dalam waktu satu atau dua tahun.

"Hanya perlu perencanaan dan kajian akademik yang matang soal ini. Karena untuk merubah tidak bisa dilakukan dalam setahun dua tahun saja," ujar Dede.

Sebelumnya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan pelajar kelas 11 dan 12 boleh memilih sendiri mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Sehingga nantinya jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa akan ditiadakan pada kurikulum 2022.

"Alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan IPA, IPS dan Bahasa, siswa kelas 11 dan 12 akan boleh meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya," kata Anindito kepada wartawan, Rabu (21/12).

Dia mengatakan kurikulum prototipe tersebut dirancang agar para pelajar lebih banyak diberikan ruang bagi pengembangan karakter dan kompetensi. Nantinya kata dia khusus di jenjang sekolah menengah atas (SMA) akan memberi kesempatan pada siswa untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel.

Anindito mencontohkan seperti siswi yang ingin jadi insinyur boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan tanpa mengambil biologi. Dia mengatakan mereka juga boleh mengkombinasikan itu dengan mata pelajaran IPS, bahasa, serta kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan rencana karir mereka.

Walaupun begitu kurikulum baru pada tahun 2022 bersifatnya opsional. Dia menuturkan kurikulum tersebut akan diterapkan di satuan-satuan pendidikan.

"Kurikulum prototipe pada tahun 2022 sifatnya opsional. Kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat untuk menggunakannya sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran," pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan

Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.

Baca Selengkapnya
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

Baca Selengkapnya
Jurusan IPA IPS dan Bahasa Dihapus di SMA, Ini Penjelasan Kemendikbud
Jurusan IPA IPS dan Bahasa Dihapus di SMA, Ini Penjelasan Kemendikbud

Peniadaan jurusan di SMA sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021.

Baca Selengkapnya
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024

DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Baca Selengkapnya
Hashim Bocorkan Perintah Prabowo, Kementerian Ini Harus Dipisah
Hashim Bocorkan Perintah Prabowo, Kementerian Ini Harus Dipisah

Prabowo punya target yang harus diselesaikan oleh para menterinya nanti.

Baca Selengkapnya
Kurikulum Merdeka adalah Aturan Kurikulum Baru, Ketahui Tujuan dan Sistemnya
Kurikulum Merdeka adalah Aturan Kurikulum Baru, Ketahui Tujuan dan Sistemnya

Kurikulum merdeka diterapkan untuk menangangi krisis pendidikan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus

Adapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya