DPR Soroti Wacana PPKM Darurat Belum Singgung Pengetatan Akses Masuk ke RI

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti merebaknya varian baru Covid-19 Lambda yang telah menyebar di 29 negara terutama Amerika Latin. Dia mendorong pemerintah untuk bersiap-siap dengan memperketat akses masuk ke Indonesia.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil pelajaran dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta. Varian delta disebut menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

"Beberapa ahli epidemiologi menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia," kata Sukamta dalam siaran persnya, Rabu (30/6).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang kebijakan PPKM Darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia.

Dia menyebut sudah berulang kali ada sorotan masyarakat terkait masuknya ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China dan ratusan warga India karena semua yang datang dari luar negeri mempunyai potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes Covid-19.

"Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes covid. Oleh sebab dalam rangka kebijakan PPKM Darurat, pemerintah juga perlu lebih mmengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan," ujar dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah untuk fokus kepada keselamatan warga masyarakat. Dia menilai kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung masih longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran Covid-19.

"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," tandas Sukamta.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, PPKM mikro darurat akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Proses finalisasi kajian PPKM Darurat tengah dirampungkan hari ini.

"Ini upaya yang terus kita lakukan dan hari ini ada finalisasi kajian," kata Jokowi.

Jokowi beralasan, PPKM mikro darurat dilakukan karena lonjakan yang sangat tinggi daripada kasus Covid-19 di Indonesia. Terkait kebijakan yang akan diterapkan dalam aturan baru tersebut, Jokowi mempercayakan hal itu kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Ini diketuai Pak Airlangga untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Mirko darurat,engga tahu keputusannya 1 minggu atau 2 minggu (diberlakukannya PPM Mikro darurat)," jelas Jokowi.

PPKM Mikro darurat akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali mencakup 44 kabupaten/kota dan 6 provinsi.