DPR Usul Indonesia Punya Rumah Sakit di Tanah Suci

Merdeka.com - Indonesia menjadi salah satu negara dengan jemaah haji terbanyak setiap tahunnya. Tahun ini, Indonesia mendapat kuota 100.051, atau setengah dari kuota normal di tahun-tahun sebelumnya.

Banyaknya jumlah jemaah haji Indonesia diharapkan sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Salah satunya terkait pelayanan kesehatan.

Komisi 8 DPR mengusulkan Indonesia memiliki rumah sakit sendiri di Tanah Suci. Baik di Makkah maupun Madinah.

"Kita ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itukan di seluruh dunia boleh saja," kata Iskan Qolba Lubis, anggota DPR dari Komisi VIII DPR, di sela kunjungannya ke KKHI Madinah, Kamis (23/6).

Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan munculnya ide membangun RS baik di Madinah maupun Makkah. Salah satunya terkait ketersediaan obat di Saudi sangat berbeda dengan yang dipakai di Indonesia.

"Karena obat standar Arab itukan beda dengan kita, tabletnya gede-gede, kita kecil-kecil, dosisnya juga beda. Makanannya juga, jadi kita upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jemaah bisa tertangani secara optimal, itu yang kita lihat kurang," jelas Iskan.

Politikus PKS ini yakin Indonesia bisa melakukan itu jika memang Saudi memberikan peluang. Indonesia pun, katanya, cukup berpengalaman untuk mendirikan rumah dan memiliki tenaga kesehatan mumpuni. Meskipun sepengetahuannya, belum ada negara lain yang membangun rumah sakit di Makkah maupun Madinah.

"Kalau ada kepastian di sini, Indonesia paling siaplah, Tapi ini kan bertahap. Putra mahkota sangat terbuka, dia melihat standar pelayanan di Amerika gimana, di Emirate gimana. Jadi, saya rasa ke depan sangat mungkin kita buat rumah sakit, kita bukan kaleng-kaleng di bidang rumah sakit ini kan," jelasnya.

"Dan saya rasa jemaah haji kita lebih senang dilayani bangsanya sendiri," tutup Iskan.

Ide itu disambut baik, tetapi pemerintah punya rencana lebih besar. Yakni, membangun wilayah khusus untuk jemaah Indonesia atau disebut dengan kampung Indonesia.

"Pemerintah ingin lebih jauh dari itu, istilahnya kampung Indonesia. Ada hotelnya, dapurnya, masjid sementara, rumah sakitnya ada taman bermainnya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Nizar Ali, usai mendatangi Komisi VIII DPR meninjau KKHI Madinah.

Menurutnya, desain untuk Kampung Indonesia sudah rampung. Informasi dia dapat, rencana itu sedang dalam pembahasan.

"Desain sudah, tinggal lobi saja. Dalam proses lobi, wilayahnya adalah RI 1 dengan sini (Saudi). Insya Allah ke depan ini sudah ada komunikasi yang diawali dengan Pak Luhut Binsar ketemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Jadi ini kabar yang bagus," katanya.

"Kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini berhasil tentu," sambung Nizar.

Untuk lokasi, katanya, direncanakan di wilayah Makkah, Arab Saudi. Sebab Makkah menjadi pusat utama aktivitas jemaah saat musim haji.

"Karena semua konsentrasi titik krusialnya di sana, termasuk teman-teman kesehatan di Arafah dan Mina, titik puncaknya di sana, panasnya luar biasa," jelas Nizar.

Pemerintah berharap, keberadaan kampung Indonesia bisa menekan pembiayaan pelaksanaan haji. Saat ditanya perkiraan anggaran dibutuhkan, Nizar belum banyak bicara.

"Gak tau (anggaran). Tapi paling tidak konsep sudah ada kalau punya sendiri, biaya naik, tapi sisi aspek kesehatan, penginapan, katering bisa disupport sendiri, lebih murah. Tentu gunakan chef indonesia, dokter indonesia," katanya.

Dia sangat berharap DPR men-support rencana itu. Apalagi, selama ini Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja memiliki hubungan yang sangat baik.

"Tentu ini jadi perhatian teman-teman DPR dan tidak ada alasan untuk tidak mensupport karena ini luar biasa, dan selama ini memang teman-teman DPR yang memulai mengkritisi dan sudah didengungkan lama sehingga ini penting kita perhatikan," tutup Nizar Ali.