Follow
DPR usul pembentukan tim pengawas penanggulangan bencana di NTB dan Sulteng
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan adanya tim pengawas untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi kota yang terkena bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Usulan itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).
"Kami mengusulkan adanya tim pengawas DPR untuk mempercepat recovery dan rehabilitasi bagi daerah-daerah yang terkena musibah beberapa bulan belakangan ini, khususnya di Provinsi NTB dan Sulteng," kata Fahri.
Fahri mengatakan, usulan itu muncul dalam rapat pimpinan DPR. Dia menjelaskan, tim pengawas nantinya berguna untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
"Tentunya kita juga bagian dari upaya membantu pemerintah di dalam mempercepat pelaksanaan penanganan bencana yang sedang kita alami. Oleh sebab itu sebelum memulai rapat. Perkenankan kita ajak hadirin sidang paripurna untuk berdoa," ungkapnya.
Pembentukan tim pengawas itu juga didukung oleh anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Dia berharap tim tersebut segera dibentuk.
"Segera dibentuk seperti yang disampaikan pimpinan DPR dan gaji kita di bulan ini untuk korban bencana," ucapnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Selengkapnya
Ossy yang juga kader Demokrat itu adalah tangan kanan atau orang kepercayaan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Selengkapnya
DPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji
Baca Selengkapnya
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca Selengkapnya
DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.
Baca Selengkapnya
Masing-masing fraksi diminta memberi nama setelah itu dilakukan musyawarah mufakat
Baca Selengkapnya