DPR wacanakan untuk tempatkan BNP2TKI di bawah Kemenakertrans

Merdeka.com - Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menjadi persoalan klasik yang dari dulu hingga sekarang masih saja terjadi. Komisi IX DPR menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dengan pengurus Kadin soal revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, rapat ini bertujuan ingin mencari sebuah gagasan besar yaitu menyatukan dua lembaga yang mengurusi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Sebab, selalu ada pertentangan antara kedua lembaga tersebut.

"Jika dikatakan tidak ada, tapi pelaku-pelaku ini bilang ada. Bila kita dengar, kita tahu permasalahannya. Jika masalahnya di aturan, kita ubah. Kalau oknum harus diciduk," kata Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jakarta, Rabu (17/2).

Ke depannya, lanjut Dede, Komisi IX akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Kemenakertrans, BNP2TKI serta para TKI soal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Politisi Demokrat itu mengakui, memang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih sering terjadi masalah.

Di tempat yang sama, Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Nofel Saleh Hilabi mengatakan, pihaknya berharap betul DPR menempatkan BNP2TKI berada di bawah Kemenakertrans. Hal ini karena selama ini BNP2TKI tidak hanya bertugas menjadi pelindung TKI, tapi juga sebagai operator.

"Jadi bingung ini. Jadi BNP2TKI bikin aturan-aturan yang tidak berkoordinasi dengan Kemenakertrans. Sehingga hal-hal ini jadi kisruh, yang tadinya penempatan itu mudah jadi tidak mudah, sulit," jelas Nofel.

"Bahkan banyak oknum-oknum pungli. Ini tidak kondusif, kami memberikan masukan BNP2TKI ini ditinjau ulang. Kami meminta tegas kepada DPR RI, mengatur ini. Jadi bikin satu aja, seharusnya di bawah Kemenaker saja," tandasnya.