DPR Nilai Capim KPK dari Unsur Polri Berpeluang Lolos
Merdeka.com - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meloloskan 20 calon dalam tes profile assessment.
"Dari 40 orang peserta yang hadir mengikuti profile assessment calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2019-2023, yang dinyatakan lulus profile assessment sebanyak 20 orang," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih di kantor Sekretariat Negara Jakarta, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai para capim KPK haruslah mempunyai integritas serta independensi yang kuat.
-
Kenapa integritas penting? Integritas adalah prinsip fundamental dalam hubungan antarmanusia, baik dalam lingkungan pribadi, profesional, maupun sosial.
-
Kenapa pakta integritas penting? Tujuannya untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas demi menghindari tindakan tidak bermoral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
-
Mengapa integritas penting untuk karisma? Integritas merupakan cerminan dari kejujuran dan konsistensi seseorang. Hal ini membuat individu tersebut lebih dipercaya dan dihormati oleh orang lain.
-
Apa definisi dari integritas? Integritas adalah keadaan atau sifat yang menunjukkan keselarasan, keutuhan, dan kejujuran seseorang dalam berperilaku dan bertindak.
-
Kenapa anggota KPPS harus memiliki integritas? Mereka harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi.
-
Kenapa pemimpin harus memiliki integritas? Integritas merupakan dasar dari kepemimpinan yang kokoh. Pemimpin yang memiliki integritas selalu konsisten antara kata-kata dan tindakan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
"Siapapun dan apapun latarbelakangnya, yang penting pimpinan KPK itu adalah penegak hukum atau yang selama ini menggeluti bidang hukum. Karena itu (Capim KPK) dari Polri atau lainnya berpeluang lolos," kata Nasir di Jakarta, Senin (26/8).
Pun ia menilai kabar ketidakpercayaan terhadap capim KPK dari unsur Polri cenderung bersifat tendensius. Padahal, KPK mendatang sudah sepatutnya diisi oleh figur penegak hukum atau yang selama ini menggeluti bidang hukum.
Karena itu, figur yang berasal dari unsur Polri maupun penegak hukum lainnya berpeluang menjadi komisioner periode 4 tahun ke depan.
"Yang penting berintegritas dan memiliki independensi yang kuat," tambah Nasir.
"Karena itulah masyarakat perlu mengimbangi kerja Pansel dengan memberikan data yang akurat terkait sosok Capim KPK yang kelak akan dikirim ke Presiden dan DPR," harap Nasir.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani berharap Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024—2029 yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi tanpa politisasi.
Baca SelengkapnyaFitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca SelengkapnyaMasing-masing dari 10 capim dan cadewas lembaga antirasuah tersebut menjalani fit and propertest atau uji kelayakan.
Baca SelengkapnyaMenurut Yudi, jangan sampai proses seleksi Capim KPK berulang seperti terpilihnya Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaDia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menetapkan sembilan anggota Pansel Capim KPK.
Baca SelengkapnyaDiketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Capim KPK dimulai dari 26 Juni - 15 Juli 2024
Baca SelengkapnyaDivpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca Selengkapnya