DPR: Yang Terima Program Bansos Itu-Itu Saja, Tak Ada Perubahan Data Diajukan
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkap permasalahan terkait data penerima bantuan sosial (Bansos). Pemerintah Daerah mengeluhkan data penerima bantuan sosial yang diperbarui, tidak jelas apakah diterima atau tidak oleh pemerintah pusat.
"Saya mendapatkan keluhan dari daerah, apakah data yang diinput dari Pemerintah Daerah itu diterima sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial itu atau tidak? Ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan dari daerah," ujar Ace kepada wartawan, Selasa (28/4).
Ace menuturkan, pemerintah daerah mempertanyakan hal demikian sebab tidak ada perubahan dari data yang diajukan.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Di mana bantuan diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Bantuan apa yang diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
-
Siapa yang mendapat bantuan? Baik Nurohmad dan Adi Sukam benar-benar merasakan adanya program ini.
"Yang menerima program-program bantuan sosial itu tetap itu-itu saja, tidak ada perubahan dari data yang diajukan," kata dia.
Politikus Golkar itu mengatakan, dalam mekanismenya pemerintah daerah melalui Dinas sosial melakukan pemutakhiran data bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
Dinas Sosial di daerah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan untuk disampaikan kepada pusat.
Dinas Sosial ini mengumpulkan data kemiskinan berasal dari RT/RW dan Kepala Desa, serta organisasi pilar sosial di daerah, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). "Ini penting agar datanya betul-betul obyektif," kata Ace.
Namun kembali yang menjadi masalah saat menyerahkan data ke pusat untuk diperbarui. Sebab, dari data tersebut tidak diketahui apakah diterima atau tidak sebagai penerima bansos oleh Kementerian Sosial.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaPenjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca Selengkapnya