Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: Yang Terima Program Bansos Itu-Itu Saja, Tak Ada Perubahan Data Diajukan

DPR: Yang Terima Program Bansos Itu-Itu Saja, Tak Ada Perubahan Data Diajukan Pengemasan Paket Bantuan Sosial. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkap permasalahan terkait data penerima bantuan sosial (Bansos). Pemerintah Daerah mengeluhkan data penerima bantuan sosial yang diperbarui, tidak jelas apakah diterima atau tidak oleh pemerintah pusat.

"Saya mendapatkan keluhan dari daerah, apakah data yang diinput dari Pemerintah Daerah itu diterima sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial itu atau tidak? Ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan dari daerah," ujar Ace kepada wartawan, Selasa (28/4).

Ace menuturkan, pemerintah daerah mempertanyakan hal demikian sebab tidak ada perubahan dari data yang diajukan.

"Yang menerima program-program bantuan sosial itu tetap itu-itu saja, tidak ada perubahan dari data yang diajukan," kata dia.

Politikus Golkar itu mengatakan, dalam mekanismenya pemerintah daerah melalui Dinas sosial melakukan pemutakhiran data bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

Dinas Sosial di daerah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan untuk disampaikan kepada pusat.

Dinas Sosial ini mengumpulkan data kemiskinan berasal dari RT/RW dan Kepala Desa, serta organisasi pilar sosial di daerah, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). "Ini penting agar datanya betul-betul obyektif," kata Ace.

Namun kembali yang menjadi masalah saat menyerahkan data ke pusat untuk diperbarui. Sebab, dari data tersebut tidak diketahui apakah diterima atau tidak sebagai penerima bansos oleh Kementerian Sosial.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Baca Selengkapnya
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Baca Selengkapnya
Jawaban Heru Budi soal Isu 90 Persen Penyandang Disabilitas Belum Dapat Bansos
Jawaban Heru Budi soal Isu 90 Persen Penyandang Disabilitas Belum Dapat Bansos

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.

Baca Selengkapnya
Jawaban Anies saat Ganjar Tanya Bansos: Bantuan untuk Penerima Bukan Bantuan untuk Pemberi
Jawaban Anies saat Ganjar Tanya Bansos: Bantuan untuk Penerima Bukan Bantuan untuk Pemberi

Anies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos

Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya