DPRA sorot Pemerintah Aceh akibat hasil UN buruk

Merdeka.com - Buruknya prestasi dunia pendidikan di Aceh yang ditandainya dengan tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) menempati rangking pertama membuat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berang. Sehingga Komisi E DPRA menyoroti Pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak kembali terulang di masa yang akan datang.

"Hasil UN di Aceh menempati rangking pertama tidak lulus harus ada evaluasi besar di dunia pendidikan Aceh," kata Anggota Komisi E DPRA, Makhyaruddin, Selasa (20/05).

Menurut Makhyaruddin, evaluasi yang harus dilakukan mulai dari guru hingga fasilitas pendukung proses belajar mengajar di sekolah. Pasalnya banyaknya dana yang digelontorkan untuk pendidikan Aceh belum memberikan hasil yang memuaskan, bahkan jauh dari harapan semua pihak. Menurutnya hasil UN menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pendidikan.

"Dana pendidikan kita di Aceh ini termasuk yang terbesar di Indonesia tapi nyatanya tidak ada perubahan,infrastruktur pendidikan kita juga sudah bagus, artinya ini ada masalah lain, dan ini Dinas Pendidikan Aceh harus bertanggungjawab," ujar politisi PKS itu.

Kendati demikian, Makhyaruddin tidak menampik dari sisi kelulusan sudah lebih baik dari tahun lalu di Aceh. Tapi secara Nasional Aceh yang terburuk, dan ini memalukan Aceh dikarenakan dibeberapa tempat, baik Gubernur Aceh, DPRA dan bahkan Wali Nanggroe selalu berbicara untuk meningkatkan prestasi dalam bidang pendidikan di Aceh.

Makhyaruddin juga menawarkan beberapa solusi untuk pendidikan Aceh di antaranya dinas pendidikan Aceh dan dinas pendidikan kabupaten/kota harus melakukan inovasi-inovasi baru untuk memacu pendidikan Aceh, selanjutnya mengefektifkan jam belajar di sekolah, melakukan pemerataan guru hingga ke daerah terpencil serta meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan-pelatihan.

"Anggaran untuk pelatihan guru sangat besar di Dinas Pendidikan, itu harus dimaksimalkan, pastikan semua guru memperoleh kesempatan pelatihan yang sama baik yang sudah PNS, guru honor maupun guru bakti sekalipun" pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat ditemui oleh wartawan mengatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dunia pendidikan di Aceh yang masih terburuk di tingkat nasional. Termasuk Zaini Abdullah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan.

"Kita akan evaluasi semua ini, termasuk akan kita evaluasi dinas terkait mengapa bisa terjadi seperti ini," tegas Zaini Abdullah singkat usai mengikuti acara seminar internasional Aceh Investmen Promotion. (mdk/hhw)