Follow
DPRD Bali belum tahu ada anggota terlibat kasus penipuan CPNS
Merdeka.com - Dugaan kasus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Departemen Perhubungan yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali berinisial BSW ternyata masih belum diketahui oleh perangkat di Lembaga Wakil Rakyat itu.
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali Ketut Suarjaya. Menurut dia, pihaknya belum mengetahui hal tersebut.
"Kita belum tahu soal itu, tapi tidak tahu kalau anggota yang lainnya," jelas Suarjaya saat ditemui di ruangannya di Renon Denpasar Bali, Rabu (13/1).
-
Apa yang terjadi di Bali? Tanah longsor menimpa sebuah rumah di Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Jumat (7/7) pagi.
-
Kenapa keberadaan Wali Pitu Bali dipertanyakan? Cerita Tutur Keberadaan Wali Pitu perlu dipertanyakan akurasinya karena selama ini bersifat oral story (cerita tutur turun-temurun).
-
Kenapa Gibran tidak menjawab pengaruh Jokowi di Bali? 'Iya itu biar warga yang menilai yah,' imbuhnya.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Apa tujuan pertemuan PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
-
Apa yang dibahas oleh industri pariwisata Bali saat bertemu Pj Gubernur? Selain membicarakan sejumlah isu di bidang pariwisata, pertemuan yang berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang mulai diberlakukan 14 Februari 2024.
Mengenai surat pemanggilan BSW oleh Satuan Rekrim Polresta Denpasar yang dikirimkan ke DPRD Bali, Mantan Kepala Dispenda Bali ini mengaku belum sampai di mejanya.
"Belum, itu meja saya sudah bersih. Dan suratnya tang dimaksud itu juga belum masuk. Kalau sudah masuk pasti saya kasih tahu. Kami justru terima kasih dengan informasi ini, nanti saya akan cek," katanya.
Namun, ketika ditanya tindakan apa yang akan dilakukan oleh DPRD Bali terkait kasus ini, Suarjaya mengatakan hal itu wewenang Ketua DPRD Bali. "Di sini kan ada alat kelengkapan dewan, semua itu tergantung Pak Ketua DPRD Bali, semuanya wewenang beliau. Jadi silakan tanyakan ke beliau," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca Selengkapnya
KPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca Selengkapnya
Dia pun meminta maaf atas ketidakhadirannya ke KPK, lantaran dirinya harus memimpin rapat terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Polda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaHasto melanjutkan, dalam pemeriksaan dirinya membantah kenal baik dengan tersangka kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur Bali dan sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster diperiksa Polda Bali, Rabu (3/1). Dia diperiksa terkait laporan dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.
Baca Selengkapnya
Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca Selengkapnya