Follow
DPRD Bekasi apresiasi kenaikan uang bau sampah Bantargebang
Merdeka.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengapresiasi kenaikan kompensasi uang bau sampah TPST Bantargebang dari Rp 300 ribu menjadi Rp 600 ribu pada tahun 2017 mendatang. Uang itu dibayarkan per enam.
"Kita mengapresiasi kenaikan dana kompensasi tersebut, karena hal itu merupakan aspirasi masyarakat yang sejak dulu diperjuangkan dan kami juga ikut mendukung bahkan mendorong untuk dinaikkan," kata Ariyanto, Rabu (9/11).
Meski demikian, dia mewanti-wanti Pemprov DKI jangan sampai menjadikan uang bau ini sebagai alat untuk 'meninabobokan' warga. Menurut dia, kewajiban DKI tak hanya memberikan bantuan langsung, tapi peningkatan kualitas pendidikan serta perbaikan kualitas lingkungan.
-
Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di Bantargebang? Demi menghindari longsor, maka dilakukan teknik terasering. "Jadi langkah itu yang kita terapkan sembari menunggu dibangunnya ITF di Jakarta.," kata Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang UPST DKI Jakarta, Handoko Raitno Solusi Lain Tahun ini, pabrik pengolah sampah atau refuse-derived fuel (RDF) plant akan dibangun di Bantargebang.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Bantul untuk mengatasi sampah? “Mohon kerja sama kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing. Penutupan itu juga hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, dan Sekda Kota Yogyakarta,“ katanya melalui sebuah surat edaran.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Bagaimana Pemkab Sleman atasi masalah sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Di mana BRI membantu program pengelolaan sampah? BRI berkolaborasi dengan Yayasan Bening Saguling, yang membantu mengatasi persoalan sampah di Waduk Saguling di sekitar Sungai Citarum, Bandung, Jawa Barat.
"Jangan mentang-mentang sudah memberikan uang bau, maka kewajiban-kewajibannya terhadap perbaikan kualitas lingkungan, dan lain lain diabaikan," katanya.
Lebih lanjut Ariyanto mengatakan, terkait rencana pembangunan Puskesmas rawat inap menjadi 3 lantai di kelurahan Ciketing Udik, Ariyanto lebih memilih Pemprov DKI Jakarta membangun rumah sakit ketimbang mendirikan Puskesmas
"Saya lebih setuju pembangunan rumah sakit, karena dampak lingkungan di sekitar TPST sudah sangat rawan dan membahayakan warga," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, tahun ini Bank DKI berusia 63 tahun yang tepat jatuh pada tanggal 11 April.
Baca Selengkapnya
Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, mengatakan DPR berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
BRI terus berkomitmen untuk berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Pembangunan daerah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan atau terpadu dari pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan mewajibkan pasangan calon kepala daerah yang diusung, memasukkan isu lingkungan ke dalam visi misi.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna mengapresiasi kinerja aparat kewilayahan terkait penanganan sampah.
Baca Selengkapnya