DPRD Depok ingin rumah sakit yang tolak pasien BPJS disegel
Merdeka.com - Ketua DPRD Depok, Jawa Barat, Hendrik Tangke Allo yang mengaku sudah sering mendengar keluhan para pasien BPJS. Laporan yang masuk kepadanya, banyak masyarakat yang ditolak rumah sakit swasta karena memakai BPJS kesehatan. Namun jika pasien mendaftar secara pribadi langsung diterima. Dia lantas meminta Pemkot untuk menyegel rumah sakit yang pilih kasih.
"Segel rumah sakit swasta yang menolak pasien BPJS kesehatan," kata Hendrik, Senin (2/5).
Dia mencontohkan, beberapa hari lalu ada sebuah rumah sakit di Sawangan yang menolak pasien BPJS Kesehatan. Namun ketika pasien mengeluarkan uang tunai, langsung diterima. Artinya pihak rumah sakit tidak mau ikut aturan yang berlaku di pusat dan daerah.
-
Mengapa BPJS Kesehatan bisa tidak aktif? Kepesertaan BPJS Kesehatan bisa terhenti atau tidak aktif jika peserta telat bayar iuran sampai berbulan-bulan.
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
-
Apa yang BPJS Kesehatan tawarkan? BPJS Kesehatan telah menghadirkan empat jenis layanan skrining yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN.
-
Bagaimana BPJS mencegah komplikasi penyakit kronis? Tujuan utamanya adalah mengendalikan kondisi penderita agar tidak terjadi komplikasi, artinya ini salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka.
-
Siapa saja yang berisiko alergi? Faktor genetik dapat memengaruhi respon tubuh anak terhadap alergen, sehingga anak yang memiliki riwayat alergi dalam keluarga cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami alergi.
-
Bagaimana cara mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun peserta yang didaftarkan saat ini adalah pekerja rentan yang masuk ke dalam kategori desil 1 sampai desil 3.
"Jangan alergi terhadap BPJS, hingga pasien tidak diterima. Ini aturan pusat dan daerah, segel saja rumah sakit seperti itu," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Depok Resky M Noor mengaku setuju jika rumah sakit swasta menolak pasien BPJS kesehatan untuk disegel. Sudah banyak aduan mengenai penolakan rumah sakit karena menggunakan BPJS kesehatan. Resky menegaskan, kebanyakan rumah sakit swasta baru akan menerima jika anggota dewan DPRD Depok turun tangan membantu komunikasi antara pasien dengan rumah sakit swasta.
"Anggota dewan ngomel baru ditindak sama rumah sakit, tentunya ini merugikan masyarakat. Kenapa harus melalui anggota dewan dulu baru mereka menerima pasien," kata Kiki.
Menurutnya, ada beberapa rumah sakit swasta yang menolak pasien BPJS dengan berbagai alasan. Alasan yang paling sering adalah kamar penuh, sehingga pasien tidak bisa diterima.
"Kami ingin warga tidak kesulitan masalah kesehatan, pasien apapun harus diterima dan dilayani dengan baik," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bos BPJS Kesehatan, menyebut masih ada oknum rumah sakit yang mendiskriminasi pasien BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca SelengkapnyaMassa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca SelengkapnyaJamia berharap permasalahan ini tidak terjadi di tempat lain
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaAksi dilakukan sebagai penolakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak ASDP tentang larangan pengurus untuk memasuki area dermaga.
Baca SelengkapnyaMereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.
Baca SelengkapnyaRumah Sakit (RS) Medistra Jakarta melarang dokter dan perawat menggunakan hijab.
Baca SelengkapnyaPenghentian kerja sama itu disebutkan sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak serta mekanismenya sesuai perundangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaGhufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca Selengkapnya"Ke depan, kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi, sehingga pesan yang kami sampaikan dapat dipahami."
Baca SelengkapnyaPolemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan
Baca Selengkapnya