DPRD DIY Minta Pemda Buat Inovasi Baru dalam Penyaluran Bansos
Merdeka.com - DPRD DIY meminta kepada Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot melakukan inovasi dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, penyaluran bansos seperti buah simalakama.
Huda menuturkan pemberian bansos dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan dana desa akan memanjakan masyarakat karena menciptakan ketergantungan dan meningkatkan pola hidup konsumtif
Dalam jangka panjang, kata Huda, pemberian bansos juga tidak mendidik masyarakat untuk menghidupkan perekonomian usai pandemi Covid-19. Terlebih pada sektor pendidikan dan pariwisata yang menjadi ujung tombak perekonomian DIY kolaps.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Di mana UMKM Bontang terdampak pandemi? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
"Dari anggaran total realokasi dan refocusing APBD DIY sebesar Rp320 miliar. Khusus Bansos hanya dialokasikan Rp200 miliar dan sudah tersalurkan sebesar Rp179 miliar," papar Huda, Sabtu (11/7).
"Untuk membangkitkan ekonomi skala besar perlu dorongan masyarakat. Pemerintah telah melakukan segala upaya. Namun tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka semua itu sia-sia," sambung Huda.
Huda pun menyebut dalam penyaluran bansos yang tersisa, Pemda diminta agar kreatif dan inovatif agar bansos mampu menggerakkan perekonomian di masyarakat secara berkelanjutan.
Huda mencontohkan penyaluran bansos bisa digunakan untuk proyek padat karya di bidang ketahanan pangan, seperti pembangunan jalur ke sentra pertanian atau pengadaan tanaman pangan.
Huda menambahkan bahwa nantinya nilai bansos yang diterima warga memang lebih kecil dari nilai proyek. Meskipun demikian Huda meyakini terobosan itu tak akan dianggap sebagai penyelewengan oleh pemerintah.
"Di tengah revisi APBD tahun ini dan penurunan APBD tahun depan dan seterusnya, keterlibatan masyarakat dalam pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan," papar Huda.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaPemberian insentif ini diyakini bisa mendongkrak penjualan mobil domestik yang ujungnya bisa menggairahkan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaMengingat, Indonesia dinilai sudah terlalu lama memperalat SDA sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaAHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.
Baca SelengkapnyaBI mengeluarkan data berdasarkan survei konsumen bahwa daya beli masyarakat menurun, khususnya pada kelompok kelas menengah.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.
Baca SelengkapnyaSalah satu konsepnya dengan memberikan aspek pelatihan.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin akan menyampaikan gagasan dalam pertarungan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya