Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Gelar Rapimgab Bahas Tata Tertib Pemilih Calon Wakil Gubernur 4 Februari

DPRD DKI Gelar Rapimgab Bahas Tata Tertib Pemilih Calon Wakil Gubernur 4 Februari Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan membahas tata tertib pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Direncanakan, akan digelar 4 Februari mendatang.

"Pokoknya tanggal 4 Rapimgab berkaitan dengan tata tertib, kemudian tanggal 6 kalau enggak salah nanti paripurna, tanggal 7 apa tanggal 6 saya lupa," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, di Balai Agung, Jakarta, Kamis (30/1).

Dalam kesempatan yang sama, Taufik meluruskan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut Partai Gerindra menyatakan tidak mengharuskan ada fit and proper test pada proses pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Padahal saat seleksi cawagub sebelumnya, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, Gerindra menginginkan agar diadakan fit and proper test.

Orang lain juga bertanya?

Taufik mengklaim partainya tidak pernah menolak adanya uji kepatutan dan kelayakan cawagub DKI.

"Enggak ah (menolak uji kelayakan dan kepatutan). Makanya informasinya mesti jelas," ujar Taufik di Balai Agung, Kamis (30/1).

Menurutnya, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Cawagub merupakan keputusan panitia pemilihan (Panli). Sehingga, menurut Taufik, tidak tepat kritik Sohibul jika diarahkan ke partai besutan Prabowo Subianto itu.

"Ya apa fit and proper bentuknya itu seperti apa? Dengan siapa? Dengan dewan? Di dewan itu kan ada Panli. Panli nanti yang menetapkan ada penyampaian visi misi, di situlah fit and proper," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman minta pemilihan Cawagub DKI dilakukan fit and proper test. Dia pun heran dengan sikap Partai Gerindra yang tidak mau fit and proper test pada proses pemilihan Cawagub.

Padahal, Sohibul bilang, Gerindra Ingin ada fit and proper test pada saat PKS menyodorkan Cawagub DKI sebelumnya yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Sebagai pengusung kita sangat optimis, makanya kami berharap perlu dilakukan fit and proper test. Kan saat kami mengusung dua calon dari PKS sebelumnya, Gerindra minta fit and proper test, kenapa sekarang tidak," kata Sohibul di DPP NasDem, Jakarta, Rabu (29/1).

Sohibul merespons pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra M Taufik yang menyebut tidak ada fit and proper test dalam tatib pemilihan Wagub. Sohibul pun merujuk pada awal-awal pemilihan wagub DKI di mana semua calon dari PKS, ada proses fit and proper test.

Untuk diketahui, Pada Senin 18 Februari 2019 silam, M Taufik sempat melaporkan hasil fit and proper test itu kepada Gubernur Anies Baswedan.

"Kalau itu masalahnya kenapa dulu ada fit and proper test? Ini kan untuk melihat mana yang lebih penting jangan membeli kucing dalam karung. Harus kita buka kompetensinya, track record," ujar Sohibul.

Sohibul pun ingin pemilihan Wagub DKI rahasia. Hal itu guna menjamin kemerdekaan pilihan politik masing-masing anggota DPRD.

"Nanti pemilihan setiap anggota dewan itu tertutup untuk menjamin mereka pemilihan sesuai dengan hati nurani," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka

PDIP menentang cara-cara curang untuk menciptakan calon-calon boneka di dalam Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2

elanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.

Baca Selengkapnya
Gibran Pertanyakan Sikap PDIP Tolak Penggunaan Aplikasi Sirekap
Gibran Pertanyakan Sikap PDIP Tolak Penggunaan Aplikasi Sirekap

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mempertanyakan sikap PDIP yang menolak penggunaan Sirekap dalam penghitungan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sikap PDIP Pakai Putusan MK Segera Daftarkan Anies Calon Gubernur Jakarta ke KPU
VIDEO: Sikap PDIP Pakai Putusan MK Segera Daftarkan Anies Calon Gubernur Jakarta ke KPU

Masinton menyatakan tak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah

Baca Selengkapnya
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP
Tak Terima Gibran Diperiksa, TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP

Pelaporan tersebut dilakukan karena TKN Prabowo-Gibran menilai Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu oleh Gibran.

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Respons Pramono soal Kubu RIDO Bakal Adukan KPU Jakarta ke DKPP
Respons Pramono soal Kubu RIDO Bakal Adukan KPU Jakarta ke DKPP

Tim Hukum RIDHO menuding penyelenggara pilkada di Jakarta tidak profesional, bahkan diwarnai kecurangan dan kekurangan.

Baca Selengkapnya