DPRD DKI Jakarta dinilai tak berwenang kirim RAPBD ke Kemendagri

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku sudah mengirim RAPBD DKI tahun 2015 versi DPRD ke Kemendagri. Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri mengaku belum menerima hal tersebut.

Menanggapi hal ini, Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan,‎ seharusnya kasus seperti ini tidak terjadi. Karena kewenangan untuk mengirim APBD ke Kemendagri dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Jadi tidak bisa APBD Gubernur kirim dan DPRD kirim. Ini bukan urusan surat menyurat. Ini mekanisme ketatanegaraan kita. ‎Rancangan anggaran APBN dan APBD itu hanya bisa diusulkan oleh DPR dan DPRD tidak ada draf yang diajukan DPR dan DPRD akan dikirim ke Kemendagri," jelas Salang kepada merdeka.com, Rabu (4/3).

Dia menambahkan, wajar saja jika memang Kemendagri tidak menerima APBD versi DPRD. Karena proses yang harus dilalui untuk sampai ke meja Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo panjang, tidak langsung.

"Kalau Mendagri tidak menerima mungkin saja. Karena dikirim ke pos bisa saja nyasar ke mana. Karena prosesnya panjang kalau mau sampai ke meja Mendagri. Kalau ini terjadi berarti kacau balau," ungkapnya.

"Apalagi kalau yang dipegang DPRD cuma surat tanda pengiriman atau terima. Misalnya di sana terima bagian surat bukan bagian sekjen-nya, bagaimana langsung ke Menteri. Apalagi kalau ada berkas menumpuk," tambah Salang.

Kisruh ini pun telah menjadi sorotan publik secara nasional. Karena pada akhirnya masyarakat mengetahui proses pembahasan dan pengusulan anggaran dalam APBD.

"Ini luar biasa dengan kasus ini publik mendapatkan gambaran DPRD membahas anggaran. Oh begini toh mereka menentukan anggaran. Oh begini toh mereka mengusulkan program kepentingan mereka," terangnya.

Salang menegaskan, DPRD DKI Jakarta dengan ini telah mencoreng muka sendiri dengan berani beradu dengan Ahok. Sebab amunisi yang dimiliki mantan Bupati Belitung Timur itu lebih substansi dibandingkan milik legislatif.

"Amunisi DPRD tidak cukup. Peluru yang ditembakkan Ahok lebih dahsyat dari DPRD‎. Ibaratnya DPRD nembak Ahok pakai senapan angin. Ahok nembak DPRD dengan kaliber berapa lah gitu. DPRD sedang mempermalukan diri sendiri. Ini senjata makan tuan," tutupnya.

‎

‎Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri tidak menerima APBD versi DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah hal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya telah mengirim APBD ke Kemendagri.

‎"Kita udah kirim APBD nya ke Kemendagri gak tahu ketelingsut di mana Mendagrinya di mana?" ungkapnya kepada merdeka.com, Rabu (4/3).

Dia menambahkan, memang sempat ada kekeliruan dalam proses pengiriman. Tepatnya pada surat tanda terima dari pihak Kemendagri atas berkas APBD DKI Jakarta versi dewan tersebut.

"Kemudian dia bawa tanda terima, staf ini tidak teliti. Ternyata format tanda terima mendagri itu biasanya dari cop mendagri, nah ini dari cop dewannya sendiri ditandatangani kaya tanda terima di kantor pos gitu," jelas politis Gerindra tersebut.

Taufik mengungkapkan, seharusnya Kemendagri memegang berkas APBD DKI Jakarta versi mereka.‎ "Ya seharusnya ada. Kan kita ngirim juga," tutupnya.