DPRD DKI Minta Daerah Penyangga Buat Embung: Jangan Airnya Semua Mengalir ke Jakarta
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi Depok Tangerang membuat waduk ataupun embung untuk menampung air hujan. Sehingga tidak semua air hujan tumpah ke Jakarta tanpa ditampung di hulu.
"Yang harus dipikirkan itu penyanggah Jakarta. Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, Tangerang Kota, Depok, itu dipikirkan, dikasih imbauan buat embung-embung, jangan airnya mengalir ke Jakarta," ucap Pras, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Rabu (3/11).
Sebab jika seluruh air dari hulu ditumpahkan ke hilir, akan menyebabkan kali Ciliwung, Krukut, dan Pesanggrahan meluap. Dampaknya tentu banjir merendam permukiman bantaran.
-
Di mana saja Jakarta banjir? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. 'Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta,' kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).Adapun data wilayah terdampak diantaranya Jakarta Selatan.
-
Kenapa Jakarta banjir? 'Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,' ujar dia.
-
Kenapa banjir Jakarta masih terjadi hingga saat ini? Hingga kini banjir masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Jakarta.Selain karena faktor Jakarta berada di dataran rendah dan dilalui oleh sungai-sungai yang berasal dari Bogor, faktor lain banjir masih terjadi hingga saat ini adalah limbah sampah. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan yang membuat aliran sungai tersumbat.
-
Kenapa Wali Kota Tarakan memberikan bantuan? Wali Kota juga mencatat pentingnya pemanfaatan lahan terbatas, dengan mendorong penduduk untuk mengolah halaman rumah mereka sendiri untuk bercocok tanam, termasuk hortikultura, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
-
Dimana banjir Jakarta tahun 2020 terjadi? Tercatat sekitar 158 kelurahan terendam banjir. Tak hanya merendam pemukiman warga, air juga menggenang di jalan-jalan.Akibatnya, sejumlah transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, dan penerbangan di Halim Perdanakusuma dihentikan.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria,mengakui ada beberapa daerah meminta bantuan Jakarta terkait penanganan banjir.
"Nanti semua akan didiskusikan bersama DPRD mana daerah-daerah penyangga Jakarta yang dimungkinkan mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya," ucap Riza.
Politikus Gerindra itu menuturkan, bantuan masih dimungkinkan untuk diberikan sejauh alasan yang disampaikan dapat diterima dan rasional.
Bantuan, kata Riza, tidak hanya terbatas penanganan banjir melainkan masalah transportasi, pengendalian banjir dan masalah lainnya.
"Seperti masalah sampah umpamanya di Bekasi itu memang ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi, nanti semua akan kita diskusikan sama DPRD," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rano Karno mengakui masalah banjir di ibu kota tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan memantau faktor terjadinya banjir dan kesiapan pompa saat dibutuhkan.
Baca SelengkapnyaMenangani permasalahan banjir Jakarta tak bisa sendiri, perlu kolaborasi pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaTeguh bilang, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi banjir.
Baca SelengkapnyaBakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menyindir Ridwan Kamil bahwa warga Jakarta Utara tidak bermimpi wilayahnya disulap seperti Dubai.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca SelengkapnyaPengerukan endapan lumpur ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah daya tampung air, terutama ketika musim penghujan.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta juga menyiapkan tangki-tangki air bersih
Baca Selengkapnya