DPRD DKI tak takut dilaporkan Ahok ke KPK soal anggaran siluman

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku akan melaporkan temuan penggelembungan dana APBD 2014 dalam program Dinas Pendidikan (Disdik) sebesar Rp 12,1 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang Uninterrupted Power Supply (UPS) di beberapa sekolah.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempersilakan Ahok untuk membawa temuannya ke jalur hukum. Dia menilai kisruh DPRD DKI dengan Ahok hanyalah persoalan komunikasi yang tidak lancar.

"Ya monggo, silakan (bawa ke jalur hukum). Ayo kita pakai etika, kalau salah laporkan saja," kata Prasetyo saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).

Menurutnya, DPRD DKI hari ini sudah terbuka dalam pembahasan APBD. Gaya komunikasi Ahok yang emosional dinilai menjadi penyebab konflik menjadi semakin rumit.

"Setiap pembahasan masalah anggaran, mulai saya buka transparan enggak tertutup. Sekali lagi ini masalah komunikasi saja, saya kan temennya, dia pakai cara yang baik dong," terang dia.

Lanjut dia, jika Ahok benar-benar punya bukti terkait anggaran siluman jangan hanya menyalahkan DPRD DKI. Ada juga oknum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di DKI Jakarta yang nakal.

"Semua harus mengikuti peraturan jika transaksional dari DPRD dengan SKPD di sekat dong, jangan dilayani. Kita malu dituding korupsi sebagai wakil rakyat," pungkas dia.

Sementara itu, Ahok sore hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjawab tantangan DPRD yang memintanya melaporkan dugaan adanya penggelembungan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014.

Ahok tiba pukul 17.00 WIB menggunakan mobil Toyota Land Cruiser hitam bernomor polisi B 1966 RFR. Dengan mengenakan kemeja koko putih, dia menjawab semua pertanyaan awak media.

"Mau melaporkan temuan DKI," kata Ahok kepada awak media di Gedung KPK.