DPRD Minta Gubernur Bali Segera Klarifikasi soal Larangan MC Perempuan Pandu Acara

Merdeka.com - Ketua DPRD Bali sekaligus Ketua Deperda DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama meminta Gubernur Bali Wayan Koster mengklarifikasi adanya larangan Master of Ceremony (MC) perempuan yang tampil di acara Gubernur Bali, Wayan Koster.

"Kalau saya sih sah-sah saja, tapi kan kita belum melihat. Besok kan ada klarifikasi, nanti yang paling tepatnya kan beliau (Gubernur Koster) yang akan menjawab melalui klarifikasinya besok," kata Wiryatama, saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Senin (13/9).

"Makanya, saya belum melihat apa yang mendasari itu. Makanya saya lihat dulu, saya tanya, sekalian klarifikasi besok, sekalian juga jawaban saya," katanya.

Ia juga menerangkan, selama ini program Gubernur Bali kepada para perempuan berjalan dengan baik secara umum.

"Berjalan dengan baik. Secara umum, saya lihat sudah berjalan dengan baik. Mungkin ada satu case-case yang tidak berjalan, mungkin iya pas orang mau kerja terus tidak dapat job kan sah-sah saja dia komplein," ungkapnya.

"Untuk itu, makanya saudara Gubernur akan diminta klarifikasi. Nanti beliau akan mengklarifikasi, lebih tepatnya dia yang akan menjawab," katanya.

Meski demikian, ia mengatakan permasalahan itu, belum menyentuh ke masalah yang perlu dibahas oleh fraksi PDIP.

"Saya tidak ada alasan, karena saya belum melihat itu. Tapi masyarakat yang merasa, itulah yang minta klarifikasi. Belum signifikan, karena tidak masuk ke ranah partai. Jadi case-case tertentu saja. Jadi ada orang yang merasa dirugikan silakan ngomong, silakan minta klasifikasi," ujar Wiryatama.

Seperti yang diberitakan, postingan seorang perempuan yang merupakan master of ceremony (MC) di Bali menjadi viral di media sosial.

Postingan itu diketahui pertama kali diunggah oleh Putu Dessy Fridayanthi dalam Instagram pribadinya yakni @ecymcbali.

Dalam postingannya, ia menuliskan tentang keluhannya dan juga melakukan protes karena dikabarkan dilarang tampil secara fisik dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

"Sejak kepemimpinan @kostergubernurbali sudah bukan rahasia lagi jika kami para pekerja event wanita, MC, penyanyi, penari dll sering sekali dicancel client/EO acara H-1 ataupun beberapa menit sebelum acara dimulai. Alasannya karena Koster akan hadir jadi tidak boleh ada pengisi acara wanita," tulisnya dalam unggahan itu seperti dikutip Senin (13/9).

Dessy, juga menyampaikan unggahan di Instagram story-nya tersebut berdasarkan pengalaman yang dialaminya berulang kali dan yang terbaru ia mengaku dilarang tampil di depan Koster dalam sebuah acara kementerian pada Jumat (3/9) lalu.

"Yang menyelenggarakan swasta tapi mendukung salah satu program kementerian sehingga menteri hadir di sana untuk meresmikan dan Pak Gubernur hanya mendampingi saja," kata Dessy membenarkan postingan itu kepada awak media.

Ia juga menerangkan peristiwa itu, beberapa hari sebelum acara berlangsung, gladi resik telah dilakukan bersama protokoler kementerian, Gubernur dan panita acara. Saat itu, gladi resik tidak ada masalah dan berjalan lancar dan tak ada informasi larangan MC perempuan tampil.

Tetapi, satu jam sebelum acara berlangsung. Dirinya didatangi oleh seorang protokoler Gubernur lalu meminta tidak tampil di ruang utama dan diminta memandu acara dari sebuah ruangan terpisah.

Akhirnya, dirinya menuruti protokoler Gubernur yang memintanya pindah ke ruang terpisah. Meski sempat ada perdebatan, dan ia kemudian terpaksa berdiri dengan kursi untuk melihat undangan yang hadir serta memandu acara agar berjalan dengan baik hingga selesai.

Lewat peristiwa itu, dirinya kemudian mencurahkan apa yang dialaminya ke media sosial dan akhirnya viral.

Usai acara berlangsung, ia memilih mencurahkan isi hatinya dan viral di media sosial. Ia mengaku kesal karena bukan pertama kali dilarang tampil dalam acara yang dihadiri Gubernur Koster dan hanya suara MC saja yang tampil dalam acara.

Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mengaku tak bisa bekerja secara profesional sebab bingung memandu tanpa melihat acara.

"Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan even. Ini sangat diskriminasi," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan untuk melarang perempuan tampil secara fisik dalam acara juga menghalang-halangi warga yang sedang mencari nafkah dan apalagi saat ini ditengah Pandemi Covid-19. Ia juga mengatakan untuk Gubernur Bali dan Pemerintah Provinsi Bali memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut.

"Harus bisa menyampaikan klarifikasi terkait kebijakan yang konyol itu karena bukan aku saja yang merasakan tersebut dan saya harap tidak ada diskriminasi terhadap gender dalam pekerja even, kami perempuan memiliki skill dalam profesi," ujar Dessy.

Sementara, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali I Wayan Budiasa belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait peristiwa viral itu.

"Informasi sudah sampai di pimpinan. Nanti katanya satu pintu keluar untuk respon itu," ujarnya.