DPRD NTB bantu polisi telusuri kasus benih bawang putih
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) desak Kepolisian untuk menuntaskan pengusutan dugaan penyimpangan proyek pengadaan benih bawang putih lokal tahun anggaran 2017, yang terjadi di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dugaan penyalahgunaan pada anggaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan benih bawang, yang diduga melibatkan pihak manapun harus diusut tuntas.
"Kalau memang itu merugikan masyarakat, pengusutannya harus dilanjutkan," kata Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Sakduddin di Mataram, Rabu kemarin. Dikutip dari Antara.
Sakduddin mengimbau kepolisian untuk menuntaskannya. Dan DPRD sendiri akan melakukan pengecekan ulang terhadap proses pendistribusian benih bawang putih tersebut.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana upaya Kementan untuk memenuhi produksi bawang merah? Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto mengatakan bahwa upaya kementan dalam memenuhi produksi bawang merah terus dilakukan melalui penyediaan benih unggul, alsintan hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Bagaimana DPR ingin polisi tangani narkoba? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
Ditegaskan Sakduddin, DPRD tentu mendukung upaya Direskrimsus Polda NTB yang sedang berupaya mengumpulkan data dan keterangan terkait informasi perbuatan melawan hukum, dalam dugaan penyimpangan pada proses pendistribusian benih bawang putih.
Dalam upaya tersebut, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.
Bentuk dukungan lainnya, menurut Sakduddin, DPRD akan melihat kembali proses pendistribusian dan indikasi terjadinya pemotongan jatah kepada kelompok tani.
"Kita akan telusuri dulu, kita rapatkan dulu di komisi, mungkin juga akan kita kroscek ke lapangan untuk melihat apa yang dipersoalkan," ujarnya.
Hal senada sebelumnya disampaikan Anggota DPD Farouk Muhammad yang meminta Polda NTB untuk proaktif mengusut kasus tersebut.
Sebagai mantan kapolda NTB Farouk berharap kepolisian setempat mampu mengusut dugaan keterlibatan pihak Dinas Pertanian (Distan) NTB maupun Kementerian Pertanian, yang bertanggung jawab dalam pendistribusian bibit bawang putih.
"Dalam persoalan ini Polda NTB harus banyak mencari di lapangan, harus proaktif. Di sini, fungsi deteksi dininya harus lebih ditingkatkan," kata Farouk.
Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin sendiri mengaku bahwa timnya masih berupaya mengumpulkan data dan keterangan, terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangan pendistribusian benih bawang putih.
Upaya tersebut telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.
Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.
Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.
Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017.
Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar, di mana pembeliannya menggunakan anggaran APBNP 2017 senilai Rp 30 miliar.
Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi berhasil mengamankan dua truk, dengan jumlah 14 ton bawang bombai.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaIa meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaTim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mengajukan RIPH Bawang Putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti
Baca SelengkapnyaB merupakan pemasok narkoba kepada R (43) dan AF (43).
Baca SelengkapnyaAli mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca SelengkapnyaAgus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.
Baca Selengkapnya