Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD NTB bantu polisi telusuri kasus benih bawang putih

DPRD NTB bantu polisi telusuri kasus benih bawang putih Ilustrasi

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) desak Kepolisian untuk menuntaskan pengusutan dugaan penyimpangan proyek pengadaan benih bawang putih lokal tahun anggaran 2017, yang terjadi di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dugaan penyalahgunaan pada anggaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan benih bawang, yang diduga melibatkan pihak manapun harus diusut tuntas.

"Kalau memang itu merugikan masyarakat, pengusutannya harus dilanjutkan," kata Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Sakduddin di Mataram, Rabu kemarin. Dikutip dari Antara.

Sakduddin mengimbau kepolisian untuk menuntaskannya. Dan DPRD sendiri akan melakukan pengecekan ulang terhadap proses pendistribusian benih bawang putih tersebut.

Orang lain juga bertanya?

Ditegaskan Sakduddin, DPRD tentu mendukung upaya Direskrimsus Polda NTB yang sedang berupaya mengumpulkan data dan keterangan terkait informasi perbuatan melawan hukum, dalam dugaan penyimpangan pada proses pendistribusian benih bawang putih.

Dalam upaya tersebut, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

Bentuk dukungan lainnya, menurut Sakduddin, DPRD akan melihat kembali proses pendistribusian dan indikasi terjadinya pemotongan jatah kepada kelompok tani.

"Kita akan telusuri dulu, kita rapatkan dulu di komisi, mungkin juga akan kita kroscek ke lapangan untuk melihat apa yang dipersoalkan," ujarnya.

Hal senada sebelumnya disampaikan Anggota DPD Farouk Muhammad yang meminta Polda NTB untuk proaktif mengusut kasus tersebut.

Sebagai mantan kapolda NTB Farouk berharap kepolisian setempat mampu mengusut dugaan keterlibatan pihak Dinas Pertanian (Distan) NTB maupun Kementerian Pertanian, yang bertanggung jawab dalam pendistribusian bibit bawang putih.

"Dalam persoalan ini Polda NTB harus banyak mencari di lapangan, harus proaktif. Di sini, fungsi deteksi dininya harus lebih ditingkatkan," kata Farouk.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin sendiri mengaku bahwa timnya masih berupaya mengumpulkan data dan keterangan, terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangan pendistribusian benih bawang putih.

Upaya tersebut telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.

Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017.

Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar, di mana pembeliannya menggunakan anggaran APBNP 2017 senilai Rp 30 miliar.

Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polisi Gagalkan Penyelundupan 21 Ton Bawang Bombai Asal Malaysia
Polisi Gagalkan Penyelundupan 21 Ton Bawang Bombai Asal Malaysia

Polisi berhasil mengamankan dua truk, dengan jumlah 14 ton bawang bombai.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola
Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola

Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat

Tim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.

Baca Selengkapnya
Dirjen Hortikultura Kementan Telah Terbitkan 2 Ratusan RIPH Sesuai Permentan 239/2019
Dirjen Hortikultura Kementan Telah Terbitkan 2 Ratusan RIPH Sesuai Permentan 239/2019

Pelaku usaha mengajukan RIPH Bawang Putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH

Baca Selengkapnya
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukung Paslon di Pilkada Jakarta, PDIP: Itu Pelanggaran Sangat Serius
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukung Paslon di Pilkada Jakarta, PDIP: Itu Pelanggaran Sangat Serius

Hasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti

Baca Selengkapnya
Polisi Buru DPO Pemasok 30 Kg Ganja ke Tanjung Priok
Polisi Buru DPO Pemasok 30 Kg Ganja ke Tanjung Priok

B merupakan pemasok narkoba kepada R (43) dan AF (43).

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Ratusan Massa Unjuk Rasa Depan KPK Desak Usut Tuntas soal Denda Impor Beras
Ratusan Massa Unjuk Rasa Depan KPK Desak Usut Tuntas soal Denda Impor Beras

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan

Baca Selengkapnya
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog

Agus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.

Baca Selengkapnya