DPRD NTT sebut banyak aparat keamanan jadi calo TKI ilegal

Merdeka.com - Sejak dulu hingga sekarang pemerintah masih sulit membendung arus TKI ilegal di NTT. Sejumlah pihak mengaku kerepotan mengurus para TKI ilegal, yang tak jarang juga membuka peluang perdagangan orang (human trafficking).

"Tiap hari 6 -5 tiap hari berangkat keluar negeri. Polda kewalahan menangani orang yang dianggap korban dan pelaku. Polisi mungkin tidak hanya fokus penanganan narkoba dan korupsi di NTT tapi penjara trafficking kita harus punya," kata anggota DPRD komisi V Provinsi NTT Yunus Huhu Takandewa di kantornya, Kupang, Rabu (18/2).

Memang wilayah bagian timur Indonesia ini kerap dihadapkan oleh kompleksnya masalah. Sebagai contoh, keterlibatan pejabat daerah dan aparat dalam pengiriman TKI ilegal.

"Penegakan hukum lemah, banyak calo dari aparat keamanan, kita sudah RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kapolda untuk sterilisasi dari mafia human trafficking," tambah Yunus.

Tak hanya itu, pemerintah kabupaten kota pun diharapkan mampu mendorong kualitas SDM di daerahnya.

"Masalah dari itu kalau mau mandiri selain modal, ada juga modal keterampilan yang jadi persoalan krusial. Tugas utama bagaimana mencerdaskan bagaimana program NTT sebagai provinsi dan koperasi diwujudkan," tutur sekretaris DPRD provinsi komisi V Anwar Hajral.

Sebelumnya, pemerintah Australia menggelontorkan uang sebanyak 2,6 juta Dollar Australia untuk membiayai program pengentasan kemiskinan dan migrasi sehat di NTT dan NTB selama dua tahun.

Program tersebut diimplementasikan oleh yayasan Tifa yang didukung oleh mitra lokal di 30 desa NTT dan 20 desa lainnya di NTB. Berbasis CBO (Community Based Organization), program ini telah berlangsung selama dua tahun dana akan berakhir pada Maret nanti.

Selama dua tahun, program ini telah berhasil menekan jumlah TKI ilegal dan perdagangan manusia serta memberikan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan uang secara bijak, hasil dari kerja menjadi TKI. (mdk/eko)