Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD Papua minta pemerintah tegur PT Freeport

DPRD Papua minta pemerintah tegur PT Freeport Kecelakaan Freeport. ©AFP PHOTO/Freeport Indonesia

Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD Papua Yan Mandenas meminta bahwa pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Mimika harus memberikan teguran kepada PT Freeport Indonesia terkait peristiwa longsor yang merenggut nyawa banyak orang. Menurutnya PT Freeport telah melakukan keteledoran.

"Freeport harus mendapat 'warning' atau teguran dari pemerintah pusat, provinsi dan Mimika terkait keteledoran mereka terhadap puluhan pekerjanya yang tewas tertimbun tanah longsor," kata Yan Mandenas seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/5).

Yan menyatakan peristiwa nahas tersebut merupakan kecelakaan tambang bawah tanah yang terbesar di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia karena memakan korban puluhan jiwa.

Orang lain juga bertanya?

"Ini peristiwa tragis, peristiwa nasional. Jangan kita tutup mata tentang hal ini. Pemerintah harus bersikap," katanya dengan nada tegas.

Untuk itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua itu meminta kepada Freeport dan juga pemerintah untuk mengkaji ulang aktivitas tambang bawah tanah yang sedang dilakukan saat ini, baik dari segi keselamatan para pekerjanya dan juga dari segi lingkungannya.

Kemungkinan besar, katanya, tambang bawah tanah Freeport telah terjadi kerusakan-kerusakan yang cukup parah, mengingat peristiwa tersebut memakan korban paling banyak dalam sejarah Freeport.

"Freeport harus mengkaji ulang, melakukan riset mendalam tentang tambang bawah tanahnya. Ini saja baru terjadi di tempat latihannya, bagaimana jika hal itu dilakukan di tempat penambangan aktif bawah tanah," katanya dengan nada bertanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama (Foker) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Lien Maloali meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar bisa bersikap terkait kejadian nahas tersebut karena yang paling banyak meninggal adalah pekerja asal Papua.

"Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Papua mengambil sikap tentang masalah ini. Kita jangan terus didikte oleh Freeport yang hanya memberikan keuntungan kecil bagi masyarakat Papua, semua ini harus dijadikan pengalaman yang berharga," katanya.

Menurut mantan Ketua P3W Padang Bulan itu, Gubernur Lukas Enembe harus menyatakan keprihatinannya.

"Seharusnya juga kita menaikkan bendera setengah tiang sebagai rasa bela sungkawa kepada para pekerja Freeport yang tewas tersebut," katanya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (22/5), mengatakan tim penyelamat telah mengevakuasi dan mengidentifikasi pekerja tewas terakhir yang terkubur dalam reruntuhan pada Rabu dini hari.

Menurut dia proses evakuasi korban telah selesai dengan kesimpulan terdapat 28 orang tewas dan 10 orang selamat. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya
Pejabat Gub Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang di Wilayahnya Agar Lebih Peka dan Akomodatif
Pejabat Gub Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang di Wilayahnya Agar Lebih Peka dan Akomodatif

Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020

Baca Selengkapnya
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ultimatum Keras Perusahaan Tambang Nakal,
VIDEO: Jokowi Ultimatum Keras Perusahaan Tambang Nakal, "Hati-Hati, Saya Akan Cek!"

Jokowi juga mengingatkan para perusahaan tambang untuk memperbaiki kembali lahan usai menambang.

Baca Selengkapnya
Murka Pj Gubernur Riau, Jalan Baru Diaspal Digali PDAM
Murka Pj Gubernur Riau, Jalan Baru Diaspal Digali PDAM

Galian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Karena Hal Ini yang Bikin Ormas Tidak Tepat Kelola Tambang
Karena Hal Ini yang Bikin Ormas Tidak Tepat Kelola Tambang

Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.

Baca Selengkapnya