DPRD Papua minta pemerintah tegur PT Freeport
Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD Papua Yan Mandenas meminta bahwa pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Mimika harus memberikan teguran kepada PT Freeport Indonesia terkait peristiwa longsor yang merenggut nyawa banyak orang. Menurutnya PT Freeport telah melakukan keteledoran.
"Freeport harus mendapat 'warning' atau teguran dari pemerintah pusat, provinsi dan Mimika terkait keteledoran mereka terhadap puluhan pekerjanya yang tewas tertimbun tanah longsor," kata Yan Mandenas seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/5).
Yan menyatakan peristiwa nahas tersebut merupakan kecelakaan tambang bawah tanah yang terbesar di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia karena memakan korban puluhan jiwa.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Dimana smelter Freeport dibangun? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Kenapa Smelter Freeport dibangun? Smelter yang dikerjakan Yoga ini menjadi bagian program hilirisasi hasil tambang yang digeber pemerintahan Jokowi.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
"Ini peristiwa tragis, peristiwa nasional. Jangan kita tutup mata tentang hal ini. Pemerintah harus bersikap," katanya dengan nada tegas.
Untuk itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua itu meminta kepada Freeport dan juga pemerintah untuk mengkaji ulang aktivitas tambang bawah tanah yang sedang dilakukan saat ini, baik dari segi keselamatan para pekerjanya dan juga dari segi lingkungannya.
Kemungkinan besar, katanya, tambang bawah tanah Freeport telah terjadi kerusakan-kerusakan yang cukup parah, mengingat peristiwa tersebut memakan korban paling banyak dalam sejarah Freeport.
"Freeport harus mengkaji ulang, melakukan riset mendalam tentang tambang bawah tanahnya. Ini saja baru terjadi di tempat latihannya, bagaimana jika hal itu dilakukan di tempat penambangan aktif bawah tanah," katanya dengan nada bertanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama (Foker) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Lien Maloali meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar bisa bersikap terkait kejadian nahas tersebut karena yang paling banyak meninggal adalah pekerja asal Papua.
"Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Papua mengambil sikap tentang masalah ini. Kita jangan terus didikte oleh Freeport yang hanya memberikan keuntungan kecil bagi masyarakat Papua, semua ini harus dijadikan pengalaman yang berharga," katanya.
Menurut mantan Ketua P3W Padang Bulan itu, Gubernur Lukas Enembe harus menyatakan keprihatinannya.
"Seharusnya juga kita menaikkan bendera setengah tiang sebagai rasa bela sungkawa kepada para pekerja Freeport yang tewas tersebut," katanya.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (22/5), mengatakan tim penyelamat telah mengevakuasi dan mengidentifikasi pekerja tewas terakhir yang terkubur dalam reruntuhan pada Rabu dini hari.
Menurut dia proses evakuasi korban telah selesai dengan kesimpulan terdapat 28 orang tewas dan 10 orang selamat. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaMenurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan para perusahaan tambang untuk memperbaiki kembali lahan usai menambang.
Baca SelengkapnyaGalian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaAsal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya