Follow
DPRD Riau: Dana Rp 3 Miliar buat kongres HMI bisa dibatalkan
Merdeka.com - Anggota DPRD Riau, H.M Adil tidak menjamin memenuhi harapan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendapatkan dana Rp 3 miliar dari Pemprov Riau. Meskipun penganggaran dana untuk HMI sudah disetujui Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, masih ada kemungkinan dana itu dibatalkan.
"Sekarang secara penganggaran memang sudah. Tapi nanti kan bisa saja berubah. Bisa dibatalkan. Ini bukan duit Plt Gubernur Riau. Ini dana rakyat," tegas Adil saat ditemui merdeka.com di kantor Pemprov Riau, Senin (23/11).
Selama menjadi anggota DPRD Riau, Adil mengaku belum pernah ada pengajuan bantuan dana untuk kongres HMI. Namun, dia heran tiba-tiba ada pihak yang menyepakati uluran dana Rp 3 miliar. "Itu yang kecolongan," keluh Adil.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa pemimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI, sementara T.M. Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang memimpin acara HUT Bhayangkara di Riau? Ini merupakan event kedua kalinya yang dilaksanakan Polda Riau di bawah komando Kapolda Irjen Pol Mohammad Iqbal.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang memimpin pemerintahan PRRI di Padang? Salah satu tokoh dari Padang yang berkutat di bidang kemiliteran adalah Kolonel (Purn.) Ahmad Husein. Ia merupakan sosok di balik terbentuknya PRRI di Padang kala itu.
Tidak hanya merencanakan pembatalan dana hibah HMI, Adil mengaku bakal menelusuri proses administrasi yang dijalankan HMI. Apakah pengajuan ini melalui proposal atau hanya dengan cara melobi segelintir orang yang duduk di kursi DPRD Riau.
"Masukkan proposal itu ada tahapan. Harus ada rekomendasi dari dinas. Kalau tidak ada rekomendasi tidak boleh. Nah, itu proposal kapan masuknya," ungkap Adil.
"Kasihan kalau kami ada temuan yang tidak dinginkan gara-gara kongres HMI. Nanti kalau mereka kembali dan acara selesai kemudian kami bermasalah di Riau. Apalagi fasilitas kami semua dihancurkan," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.
Baca Selengkapnya
Bupati kerap meminta pencairan dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU).
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya
Said mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.
Baca Selengkapnya
Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Herry menyatakan, pengadaan BBM yang kini diusut Polda Riau telah melalui proses yang panjang sesuai aturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Jaksa menilai M Adil bersalah melakukan tiga dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp19 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Mantan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terbukti terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana korupsi. Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca Selengkapnya