Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD Surabaya bentuk Pansus evaluasi kinerja Risma

DPRD Surabaya bentuk Pansus evaluasi kinerja Risma Risma temui OJK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Jelang berakhirnya masa jabatan Tri Rismaharini (Risma) sebagai Wali Kota Surabaya, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Risma yang tersusun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Salah satu anggota Pansus yang juga politikus Partai Demokrat M Machmud mengaku puas dengan kinerja Risma selama ini dalam membangun Surabaya. Menurutnya program kerja Risma dianggap tidak ada celah yang perlu dievaluasi.

"Setelah saya baca, kinerja wali kota lebih baik dari pada laporannya. Itu fakta yang terlihat," kata Machmud kepada wartawan usai paripurna pembentukan LKPJ-AMJ di DPRD Surabaya, Selasa (5/5).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, kinerja Risma selama ini sudah menunjukkan adanya perubahan. "Yang bisa dilihat nyata saja, seperti taman, RTH sudah menunjukkan perubahan," lanjut legislator yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 ini.

Pernyataan Machmud ini, bertolak belakang dengan anggota Pansus lainnya, Vinsensius Awey. Politikus Partai NasDem ini mengatakan tidak etis jika Pansus menilai LKPJ akhir masa jabatan Risma dinyatakan sudah selesai. Sebab, tim baru saja dibentuk dan belum dilakukan pembahasan.

"Seharusnya dibahas dulu dan dievaluasi apa saja program yang sudah dilakukan oleh Bu Risma. Setelah itu baru bisa dinyatakan selesai apa belum," tegas Awey.

Awey menegaskan, indikator penilaian terhadap LKPJ akhir masa jabatan baru bisa dilihat setelah dibaca lebih detail dari laporan yang diserahkan kepada legislatif. "Ini kan belum, Pansus baru saja dibentuk kok sudah dinyatakan selesai," ucapnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pandangan DPRD Surabaya terhadap LKPJ-AMJ hanya sebatas mengkritisi. Dewan tidak berhak menolak terhadap apa yang akan dilaporkan oleh wali kota.

LKPJ-AMJ juga sekaligus dijadikan sebagai referensi terhadap kinerja kepala daerah pada periode berikutnya, termasuk evaluasi kinerja wali kota yang saat ini masih menjabat.

Pansus LKPJ beranggotakan 12 anggota DPRD Surabaya, semuanya diambil dari perwakilan tiap fraksi dan dari Komisi C. Pansus diketuai oleh politikus PDIP Saifudin Zuhri. Masa kerja Pansus dimulai sejak dibentuk hingga 15 hari. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Netralitas Polri di Pemilu Tak Perlu Diragukan, Ada Aturannya
Netralitas Polri di Pemilu Tak Perlu Diragukan, Ada Aturannya

Rizaldy mempertanyakan jika ada usulan pembentukan Panitia Kerja Polri dari DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran "Konyol Kamu, Berhenti Jadi Komisioner"

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa

Karmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya
Belum Ada Bukti, Panja Netralitas Polri Dinilai Tak Tepat Dilakukan
Belum Ada Bukti, Panja Netralitas Polri Dinilai Tak Tepat Dilakukan

Efriza khawatir tudingan ketidaknetralan Polri hanya untuk mendongkrak simpatik publik.

Baca Selengkapnya
Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri
Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri

Panja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Rano Karno Sentil Program RK di Jakarta, Ini Respons PKB
Rano Karno Sentil Program RK di Jakarta, Ini Respons PKB

Wasekjen PKB Syaiful Huda menilai kritik atas program yang disampaikan kandidat sangat penting untuk dilakukan agar dapat diuji di ruang publik.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

Baca Selengkapnya
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras "Kita Tahu Untuk Siapa!"

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya