DPRD Surabaya: Usut Siapa di Balik Izin Proyek Penyebab Jalan Gubeng Ambles

Merdeka.com - Anggota DPRD Surabaya meminta penyidik dari Polda Jawa Timur untuk mengusut tuntas siapa mafia izin proyek basement Rumah Sakit (RS) Siloam yang menjadi penyebab amblesnya Jalan Raya Gubeng pada 18 Desember 2018 lalu.

"Nah, itu juga kalaupun ada potensi ke sana (permainan izin proyek) harus diungkap tuntas. Siapapun dengan latar belakang apapun, ya, sekalipun, ya, misalnya gitu," tegas anggota Komisi C DPRd Surabaya, Visensius Awey, Kamis (3/1) sore.

Saat ini, Polda Jawa Timur sudah menetapkan dua orang tersangka, yaitu inisial F bidang perencanaan serta satu orang lagi belum disebut identitasnya, termasuk apakah tersangka kedua ini dari bidang pengawas atau dari pelaksana proyek.

Sebab, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, ada tiga orang yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus jalan amblesnya di Raya Gubeng, yaitu bidang perencana, pengawas, dan pelaksana proyek basement RS Siloam.

Tersangka F yang membidangi perencanaan proyek yang ditangani PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), disebut Barung satu paket dengan penyidikan masalah perizinan.

"Ketika perencanaan sudah ada, tentunya ada bagian perizinannya, di situ masuk! Masak sih perencanaan satu proyek tidak ada perizinannya? Berarti kan ini proyek bodong? Tentu ada izinnya," tegas Barung di Mapolda Jawa Timur siang tadi.

Nah, soal perizinan ini, Awey senada dengan Barung. Menurutnya, yang mempermudah proses perizinan proyek itu orang yang memiliki akses ke Pemkot Surabaya. "Kita gak sebut namanya, jadi pihak pemberi izin sama pihak pengaju izin ada mediatornya," ungkapnya.

Maka dari itu, politikus asal Partai NasDem ini berharap, agar penyidikan polisi tidak hanya melihat kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng hanya di level bawah (pihak kontraktor) saja.

"Tapi dari leveling atas (Pemkot Surabaya) yang mengeluarkan dan juga termasuk yang memungkin ada yang memediasi, katakan ada yang memdiasi, yang mempercepat proses ini (izin proyek), atau makelar atau apalah. (Harus) diungkap tuntas juga!" tegasnya.

Awey berharap, polisi juga bisa menelusuri lebih jauh keterlibatan seseorang terkait izin proyek RS Siloam, yang oleh Ketua DPRD Surabaya, Armuji sempat menyebut ada anak pejabat. "Hukum, apa, proses ini jangan mencari satu-dua orang sebagai kambing hitam," ucapnya.

Sementara dari sisi Pemkot Surabaya, Awey juga meminta Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) memperlakukan kasus Jalan Raya Gubeng sama seperti saat dia marah melihat tanaman di Taman Bungkul dirusak orang beberapa tahun lalu. "Kami sangat menyayangkan kalau Pemkot (Surabaya) hanya puas sampai sebatas itu (recovery jalan)."

Ada yang merusak tanaman di Taman Bungkul saja, masih kata Awey, itu bagaimana reaksi Risma. "Begitu luar biasa! Itu sampai siapapun tahu marahnya luar biasa."

Namun ketika Jalan Raya Gubeng ambles dan melumpuhkan perekonomian di sekitar kejadian, sesal Awey, hanya ditanggapi biasa-biasa saja. "Tidak sedahsyat saat menanggapi taman yang rusak. Maka dari itu kita meminta dari Pemkot, dari kepolisian juga, untuk membuka terang siapa di balik itu semua," tandas Awey.