Draf RUU Pengampunan Nasional, aset hasil korupsi bisa diampuni

Merdeka.com - Empat Fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan draf RUU Pengampunan Nasional dalam prolegnas tahun ini. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan.

Dalam draf tang diterima merdeka.com, Rabu (7/10), pengampunan ini disamakan dengan pemberian amnesti. Amnesti sendiri merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif. Hal itu tertuang dalam penjelasan draft RUU Pengampunan Nasional.

"Pengampunan Nasional sejalan dengan kewenangan Pemerintah dalam pemberian pengampunan dalam bentuk amnesti. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden memberi amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Dalam penjelasan umum draft RUU tersebut juga dijelaskan, bahwa dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 mengatur Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, sehingga telah tepat apabila pengaturan tarif uang tebusan yang akan menjadi penerimaan negara termasuk subjek dan objek pengampunan diatur dalam undang-undang ini.

"Dalam sejarah perpajakan Indonesia, Pemerintah pernah memberikan fasilitas Pengampunan Pajak yang telah dilaksanakan pada tahun 1964 dengan pertimbangan bahwa ketentuan fiskal tidak membeda-bedakan apakah tambahan harta itu disebabkan oleh usaha-usaha halal atau diperoleh dengan tindak pidana umpama korupsi."

Nantinya setiap orang pribadi atau badan usaha yang mengajukan permohonan pengampunan akan dikenakan biaya tebusan. Biaya tebusan itu besaran antara 3, 5, dan 8 persen dari harta pemohon.

"Penerimaan Negara dari Uang Tebusan yang dibayarkan oleh Orang Pribadi atau Badan, dibagi dengan imbangan 90 persen untuk Penerimaan Pajak dan 10 persen untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak," bunyi pasal 19 dalam draft tersebut.