Dua Fokus Utama Mendagri Tito Agar Tidak Muncul Gangguan Keamanan

Merdeka.com - Mantan Kapolri Tito Karnavian untuk pertama kalinya memimpin apel sebagai Menteri Dalam Negeri. Di hari pertama bekerja, ia mengatakan stabilitas politik dan efektivitas anggaran menjadi dua fokus Kemendagri di ujung tahun 2019.

Ia menjelaskan dua fokus itu menjadi prioritas karena mempertimbangkan setelah dilantiknya pemerintahan baru dipastikan terdapat potensi gejolak di beberapa daerah. Jika terjadi gejolak besar, akan berdampak terhadap keamanan dan pembangunan infrastruktur.

"Kalau stabilitas politik dalam negeri di antaranya di daerah aman, aman, aman semua pembangunan kan bisa jalan. Kita semua berharap tentunya tidak ingin terjadi gangguan keamanan. Karena ekornya nanti di gangguan keamanan," ujar Tito di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (24/10).

Tito tidak memungkiri dalam transisi kepada masyarakat dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru menimbulkan gejolak sosial ataupun politik. Dia tak menolak adanya gejolak tersebut. Hanya saja, imbuh Tito, pihaknya terus mengontrol agar gejolak hanya sekadar riak kecil, tidak menjadi gelombang besar.

"Kebijakan baru itu pasti akan ada dinamikanya nah ini gelombangnya jangan sampai besar, gelombangnya riak-riak saja," tandasnya.

Saat serah terima jabatan dengan Menteri Dalam Negeri sebelumnya Tjahjo Kumolo, Tito menegaskan dia akan memulai langkah awal sebagai Menteri Dalam Negeri dengan mengumpulkan setiap permasalahan untuk segera diselesaikan sedari awal.

Tito menyebut, sejumlah hal yang perlu diselesaikan bersama dengan kementerian terkait lainnya, di antaranya soal penyederhanaan dukungan terhadap investasi, juga reformasi birokrasi.

Untuk melakukan investasi misalnya, lanjut Tito, salah satu syarat utamanya adalah keamanan, kemudahan untuk perizinan, kepastian hukum, dan infrastruktur.

"Ini cukup kompleks, salah satunya memang data kependudukan itu menyangkut soal perizinan terutama. Jangan sampai nanti yang di pusat berbicara, kemudian yang di daerah kebijakannya lain lagi. Kemudian di tingkat satu lain, tingkat dua lain lagi, itulah fungsi dari pada Pemda," jelas dia.

Lebih lanjut, Tito juga akan berupaya mengubah kultur pemerintahan hingga tingkat daerah agar lebih bersifat melayani, bukan kultur feodalistik sebagaimana yang ditekankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.