Dua kali Komjen Budi Gunawan bikin luluh DPR

Merdeka.com - Wakapolri Komjen Budi Gunawan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Budi pun menjalani uji kepatuhan dan kelayakan di DPR.

Dalam kesempatan itu, mantan Kalemdikpol itu pun memaparkan visi dan misinya jika memimpin BIN. Budi menjelaskan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam keamanan nasional diperlukan peningkatan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, SOP dan budaya organisasi.

"Langkah optimalisasi dilakukan terhadap peran dan kemampuan BIN baik secara lembaga maupun personel agar dapat menjalankan perannya secara profesional, objektif dan berintegritas guna mendukung sistem keamanan nasional," kata BG di ruang rapat Komisi I DPR.

Budi menjalani uji kepatutan dan kelayakan selama hampir tiga jam. Saat penyampaian visi digelar secara terbuka. Namun, ia tak berkenan saat penyampaian misi dilakukan secara terbuka.

Setelah tes selesai, Komisi I pun menggelar rapat. Hasilnya, Komisi I memutuskan Budi Gunawan layak diangkat menjadi Kepala BIN yang baru menggantikan Sutiyoso.

"Rapat internal Komisi I DPR memutuskan memberikan pertimbangan, saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutiyoso," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Keputusan tersebut diambil setelah Komisi I DPR mendengarkan pemaparan visi dan misi yang disampaikan oleh Budi Gunawan dalam uji kepatutan dan kelayakan. Keputusan juga diambil setelah sepuluh fraksi di Komisi I DPR memberikan pandangannya terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Meski demikian, Politikus PKS itu tidak menjelaskan secara gamblang alasan memberikan pertimbangan terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai pimpinan lembaga telik sandi.

"Ada pertimbangan rapat yang tidak bisa disampaikan," katanya.

Uji kepatuhan dan kelayakan Budi Gunawan di DPR bukan kali ini. Dulu, Budi pernah tes sebagai calon Kapolri.

Pada 2015 silam, Budi Gunawan menjalani tes calon Kapolri meski menyandang status tersangka dugaan rekening gendut. Budi Gunawan kala itu datang mengenakan seragam polisi lengkap. Budi Gunawan selanjutnya memasuki ruang sidang dan mengikuti fit and proper test.

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan menjelaskan terkait kasus rekening gendut yang menjeratnya. Di hadapan anggota Komisi III, Budi membantah kalau dirinya mempunyai rekening yang fantastis.

"Saya prihatin," katanya.

Komisi III DPR pun terkesan sangat memudahkan jalan bagi Komjen Budi Gunawan (BG) saat fit and proper calon Kapolri. Padahal saat itu Komjen BG sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang biasanya kritis dan tidak jarang juga mengecam kebijakan Jokowi, namun untuk kali ini soal pencalonan BG saat fit and proper test terlihat kompak mendukung dan meloloskannya.

Budi pun melakukan perlawanan dengan praperadilan dan diputuskan status tersangka tidak sah. Padahal praperadilan bukan untuk pembatalan status tersangka. Hukum pun ditabrak. Polemik berkepanjangan pun terjadi antara KPK dan Polri.

Namun, Presiden Joko Widodo akhirnya bersikap soal polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dalam jumpa persennya selama lebih kurang 5 menit, Jokowi, sapaannya, memutuskan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Kini, saat tes kepala BIN, DPR pun tak mempermasalahkan Budi dulu pernah menyandang status tersangka.