Dua kali mangkir, politisi Golkar Budi Supriyanto dijemput paksa KPK

Merdeka.com - Mangkir dua kali dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Budi Supriyanto (BSU) dijemput paksa. Budi dijemput di Semarang, Jawa Tengah.

Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyatakan, Budi tiba di Jakarta sore ini.

"Iya sore ini sampai di Jakarta, penyidik menjemputnya dari Semarang," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/3).

Namun dia tidak menyebut lokasi persis penjemputan paksa politikus Golkar tersebut. Dia juga menyampaikan penyidik melakukan penjemputan paksa lantaran Budi sudah dua kali mangkir, bahkan sempat memberikan surat keterangan palsu ke KPK.

"Sesuai dengan undang-undang penyidik KPK bisa memanggil paksa jika yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut," tandasnya.

Sebelumnya, Kamis (10/3) Budi mengirimkan surat keterangan tidak hadir untuk pemeriksaan. Namun KPK memastikan surat keterangan tersebut palsu lantaran tidak tertera diagnosis penyakitnya. Dalam surat tersebut hanya disebutkan Budi diharuskan beristirahat selama tiga hari.

"Penyidik konfirmasi ke Rumah Sakit bahwa tidak ada diagnosis sakit," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (10/3).

Seperti diketahui, Budi merupakan salah satu dari lima tersangka dalam kasus proyek jalan ini. Sebelumnya, pada hari Rabu (13/1) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbeda tempat.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana, kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.

Keempat tersangka adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Julia Prasetyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. Selain itu pula KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam pengembangan kasus KPK juga menetapkan Budi Supriyanto (BSU) sebagai tersangka, Rabu (2/3), lantaran diduga menerima uang panas proyek jalan tersebut. Penetapan Budi sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 29 Februari.

Sama halnya dengan Damayanti, Dessy dan Julia, Budi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.