Dua petisi menolak hak eksklusif mendoan muncul di dunia maya
Merdeka.com - Tak lama usai muncul hak eksklusif merek dagang mendoan dipegang warga Sokaraja, Fudji Wong, muncul petisi penolakan terhadap hal itu. Tak tanggung-tanggung, ada dua petisi dibikin melalui situs www.change.org.
Dari pantauan di situs change.org, ada dua petisi menyuarakan menolak privatisasi merek mendoan. Namun, kedua petisi itu berbeda tujuan terkait instansi digugat. Judul pertama "Mempetisi Ditjen HAKI Kemenkum Ham, Hentikan privatisasi Mendoan dan nama-nama generik". Tuntutan dibuat akun Rujiyanto Rujiyanto dan sudah didukung 75 orang.
Kemudian, petisi kedua ditujukan kepada Bupati di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, yakni Bupati Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, dan Banjarnegara. Dalam petisi berjudul "Menolak privatisasi 'Mendhoan' aka 'Mendoan' oleh Fudji Wong" dibuat oleh Oktavianus Teguh Prayitno. Petisi itu sudah didukung 307 orang.
-
Dimana gugatan diajukan? 1. Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
-
Siapa yang bisa mengajukan gugatan? 1. Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
-
Bagaimana membuat nama usaha makanan yang menarik? Melansir dari berbagai sumber, Senin (6/5), berikut merdeka.com rangkum mengenai kumpulan inspirasi nama usaha makanan yang unik dan berkesan untuk Anda.
-
Siapa yang ingin mengembalikan sertifikasi halal ke MUI? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan mengembalikan kewenangan menerbitkan sertifikat halal kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Bagaimana cara mengajukan sertifikat halal? Berikut adalah cara membuat sertifikat halal yang berhasil dirangkum dari laman Liputan6.com:1. Kunjungi situs ptsp.halal.go.idAkses situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di ptsp.halal.go.id. Inilah pintu gerbang utama untuk memulai proses pengajuan sertifikat halal.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
Seorang netizen, Rachmah Puji Lestari, di dalam petisi itu menulis, "Saya menandatangani ini karena saya keturunan asli wong Banyumas dan menginginkan mendhoan tetap menjadi makanan khas di daerah kami, yang dengan mudah dan murah bisa kami dapatkan dan nikmati."
Selain itu, netizen Pundhy Brammanto yang mendukung petisi itu berkomentar, "Nyong asli wong banyumas, wit lair wis ngerti jenenge mendoan kue dudu hak perorangan dadi ora setuju blas meng keputusan mendoan dadi hak perorangan."
Sebelum muncul petisi, Fudji Wong menjadi pemegang hak eksklusif merek dagang Mendoan, dengan sertifikat IDM000237714. Dia mendaftarkan merek itu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 23 Februari 2010, dan akan berlaku hingga 15 Mei 2018. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penolakan itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang digelar hari ini.
Baca SelengkapnyaSidang digelar secara terbuka untuk umum di Gedung MK RI Lantai 2, Jakarta, Senin (16/10).
Baca SelengkapnyaUU Adminduk itu digugat Raymond Kamil selaku pemohon I dan Indra Syahputra selaku pemohon II.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte
Baca SelengkapnyaKewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Baca SelengkapnyaMenurut Otto, MK hanya sebatas menerima saja pengajuan Amicus Curiae namun tidak menjadi pertimbangan hukum beri putusan.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Anies-Cak Imin terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBeredar video yang mengklaim Anies dan ganjar diputuskan tidak boleh maju Pilpres selamanya
Baca SelengkapnyaKetiga kubu mengharapkan putusan terbaik dari hakim Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca Selengkapnya"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.
Baca SelengkapnyaGugatan itu diajukan Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohanna Murtika.
Baca Selengkapnya