Dua pimpinan tersangka, KPK seperti kena tsunami
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan kasus hukum yang membelit pimpinan lembaga antirasuah sedang dalam proses pengkajian internal serius. Apalagi Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ini termasuk bahan kajian kita semua, ini semacam eksaminasi umum. Eksaminasi hukum yang kita lakukan terhadap fenomena yang dialami KPK saat ini. Artinya, secara dalam waktu yang hampir bersamaan, beruntun, insan-insan KPK dipermasalahkan dengan tindak pidana, seperti kena tsunami," kata Zulkarnain di kompleks gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (18/2).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus mengambil kebijakan cepat atas permasalahan yang menimpa KPK saat ini. Hal itu agar komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lumpuh.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Kita berharap (Jokowi) mengambil secepatnya tindakan tegas, agar pelaksanaan hukum di Indonesia bisa berjalan secara adil, benar, dan objektif. Ini bagian dari cara kita memperbaiki bangsa dan negara, memperbaiki sistem-sistem yang ada di negara," terang dia.
Lanjut dia, untuk mengurai kekusutan hukum di Indonesia memang perlu dibentuk intelijen hukum. Personelnya harus orang-orang yang mempunyai pemahaman hukum yang bagus.
"Intelijen hukum harus kita kembangkan di negara ini. Intelijen keamanan sudah, intelijen pertahanan juga sudah, intelijen hukum yang harus kita kembangkan. Jadi orang-orang di intelijen hukum ini adalah orang-orang yang pemahaman hukumnya bagus dan matang," pungkas dia.
Diketahui, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Tidak berapa lama menyusul Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen pembuatan paspor.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaPTPN Group menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dalam memberikan informasi dan akses.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean mengungkapkan adanya perlawanan dari pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca SelengkapnyaSeharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi
Baca SelengkapnyaPimpinan dan penyidik KPK mendapatkan teror usai mengungkap kasus suap di Basarnas. Apa saja teror yang datang?
Baca SelengkapnyaINFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK menegaskan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TNI di Kemnaker murni proses hukum.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya